PEKANBARU, Lintaspena.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama TNI, Polri, pelaku usaha, dan elemen masyarakat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Mapolda Riau, Kamis (27/8/2026). Pertemuan lintas sektor ini memperkuat komitmen gotong royong dan kesiapsiagaan penuh dalam mengantisipasi bencana kabut asap di Bumi Lancang Kuning.
Plt Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto menegaskan bahwa rakor ini menjadi momentum krusial untuk menyatukan visi dan aksi nyata di lapangan. Ia menyebut keterlibatan aktif semua pihak merupakan kunci utama agar penanganan Karhutla dapat berjalan cepat dan terkoordinasi.
“Forum ini sangat penting karena mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu tujuan, yaitu memastikan Karhutla dapat kita cegah sedini mungkin dan ditangani secara cepat,” ujar SF Hariyanto.
Dalam kesempatan tersebut, SF Hariyanto mengingatkan kembali instruksi penting dari Presiden RI Prabowo Subianto saat kunjungan kerja ke Riau. Presiden Prabowo mengapresiasi kerja keras dan semangat kebersamaan tim gabungan di Riau, seraya menekankan bahwa “gotong royong” adalah strategi terbaik.
“Keberhasilan penanganan Karhutla di Riau bukanlah milik perorangan, bukan hanya milik TNI, Polri, atau pemerintah saja. Ini adalah buah kerja keras bersama seluruh elemen masyarakat Riau. Gotong royong adalah fondasi paling mendasar,” ungkapnya.
Terkait taktis operasional di lapangan, Plt Gubri menginstruksikan Satgas Karhutla untuk langsung bergerak cepat begitu mendeteksi indikasi awal kebakaran. Ia melarang keras adanya pembiaran terhadap kemunculan titik panas (hotspot).
“Kita tidak boleh menunggu satu hotspot berkembang menjadi kebakaran besar. Satu titik pun tidak boleh dibiarkan. Jika tampak indikasi atau bercak api, harus segera diselesaikan dan ditindaklanjuti saat itu juga di lapangan,” tegas SF Hariyanto.
Selain aksi cepat tanggap, Pemprov Riau berkomitmen membangun sistem pencegahan Karhutla yang permanen. Formula ini mengombinasikan langkah edukasi intensif kepada masyarakat serta penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku pembakaran lahan, baik akibat kelalaian maupun kesengajaan.
“Bapak Presiden menekankan pentingnya edukasi masyarakat serta penegakan hukum yang tegas. Edukasi harus tetap menjadi prioritas utama kita untuk merumuskan kesiapan tindakan konkret di lapangan,” pungkasnya. (Yb)
Tidak ada Respon