SIAK, LINTASPENA.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak terus memperkuat barikade strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memobilisasi seluruh elemen daerah. Mulai dari unsur Forkopimda, korporasi swasta, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga garda terdepan di tingkat RT/RW dan kader PKK dikerahkan demi mempertahankan status Siak aman dari ancaman kebakaran.
Pemerintah Daerah Siak menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak bisa hanya bertumpu pada pundak pemerintah semata. Kolaborasi masif dengan sektor swasta wajib dipertegas, mengingat banyak perusahaan besar yang memiliki bentangan wilayah konsesi sangat luas di wilayah administrasi Kabupaten Siak.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh dari jajaran Forkopimda Siak. Kami juga memantau langsung kesiapsiagaan salah satu perusahaan swasta yang memiliki areal konsesi sangat luas di Siak. Kami instruksikan khusus untuk memperketat kewaspadaan, terutama pada area buffer zone di sekitar konsesi yang menjadi tanggung jawab bersama,” tegas perwakilan Pemkab Siak dalam rapat koordinasi, Senin (24/8/2026).
Pihak swasta dipastikan memiliki kesiapan infrastruktur pemadaman yang mumpuni, mulai dari tim reaksi cepat (RPK), kelengkapan armada, hingga dukungan helikopter pengebom air. Meski armada tersebut kerap diperbantukan untuk memadamkan api di daerah tetangga, Pemkab Siak meminta pihak manajemen untuk tetap menyiagakan tim inti di posko Siak secara menetap.
Sinergi taktis ini diperkuat melalui rapat koordinasi penanggulangan karhutla yang menyisir hingga ke tingkat tapak (akar rumput). Langkah ini diambil karena dinamika kemunculan titik api di lapangan tidak pernah langsung dalam skala besar, melainkan berawal dari percikan kecil yang luput dari pengawasan.
“Api itu tidak mungkin langsung membesar, pasti bermula dari wilayah terkecil. Oleh sebab itu, perangkat RT/RW, lurah, Penghulu Kampung, Camat, hingga Ibu-Ibu PKK semuanya wajib terlibat aktif. Organisasi masyarakat juga harus ikut memantau pergerakan vegetasi. Selagi api masih kecil, langsung datangi dan padamkan, jangan tunggu sampai meluas,” ujarnya.
Mengingat faktor kesengajaan manusia (human error) masih mendominasi pemicu kebakaran hutan, pengawasan kolektif ini diharapkan mampu mendeteksi hotspot secara real-time sebelum bermutasi menjadi firespot.
Di sisi lain, Pemkab Siak juga menaruh atensi serius terhadap kondisi instrumen Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di wilayahnya. Dari total empat unit alat ISPU yang terpasang, dua unit di antaranya yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau dilaporkan sedang mengalami kerusakan teknis.
“Kami akan segera melayangkan surat resmi ke Pemerintah Provinsi Riau agar alat pemantau ISPU tersebut segera dilakukan pemeliharaan. Alat ini sangat krusial sebagai basis data bagi kami untuk mengambil kebijakan daerah, terutama terkait perlindungan anak-anak sekolah apabila kualitas udara mendadak memburuk akibat kiriman asap dari kabupaten tetangga,” imbuhnya.
Hingga saat ini, kondisi udara dan status lahan di Kabupaten Siak dilaporkan masih berada dalam zona hijau yang kondusif. Pemkab Siak berharap komitmen bersama ini dapat terus dikunci demi mempertahankan predikat Zero Firespot di Bumi Istana. (Dd)
Tidak ada Respon