Pekanbaru, Lintaspena.com – Persyararatan tender lelang di PUPR Riau di nilai mempersulit rekanan, dimana pihak pokja mewajibkan sertifikasi kelayakan operasional Aspal Mixing Plant, atau yang kerap disebut AMP yang disertakan dalam dikumen lelang, dimana persyaratan tersebut dinilai mempersulit dan terkesan mengada-ngada.

Ir. Ganda Mora .M.Si Ketua Umum Nasional Independen Pembawa Suara Transparansi (INPES) berdasarkan pemahaman setiap AMP yang telah memiliki izin lengkap sudah layak operasional dan selama ini juga kita mengamati persoalan persyaratan sertifikasi layak operasi tidak pernah ada, dengan adanya persyaratan tersebut akan menghambat iklim investasi sebab selain harus dikeluarkan oleh PUPR Nasional yang justru memakan waktu cukup lama juga mengakibatkan pengeluaran biaya yang cukup besar. Selasa, 10/05/22.

Selain sertifikasi pihak pokja juga mewajibkan jaminan pelaksanaan 5,% harus melalui Bank dan tidak boleh melalui ansuransi sehingga memperumit dan mempersulit para rekanan padahal kita punya ansuransi, anehnya untuk jaminan Down Payment 20 pesen bisa pakai ansuransi, jadi harus tegas dan jelaslah aturanya.

“Untuk meminimilisasi kekawatiran Pokja bila mana pihak ansuransi wanprestasi pemerintah juga memiliki ansuransi seperti Jasindo dan Jiwajaharja yang memiliki tanggung jawab dan memiliki finasial yang memadai, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 Surat Jaminan adalah surat yang menyediakan perlindungan bagi Instansi Pemerintah bahwa penyedia akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak,” sebut Ganda.

“Surat jaminan dapat diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan/Lembaga Penjaminan Simpanan. Khusus asuransi dan lembaga penjaminan wajib memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).sebut Ganda Mora kepada wartawan.

Selalu mendukung pembangunan inprastruktur di Propinsi Riau dengan pihak kontraktor yang propesional disisi lain kita juga menyesalkan persyaratan yang terkesan dipaksakan, kadang diperlukan teteapi di proses lelang lain tidak diperlukan.

“Kita menyarankan kepada Pokja di PUPR Riau untuk mempermudah dan tidak terkesan mempersulit para rekanan apalagi kalau persyaratan tersebut tidak mutlak,” Tutup Ganda dengan tegas. ***(TIM)

Editor : Redaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *