BANGKINANG, LintasPena.com – Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak memegang peranan krusial sebagai pilar utama pendukung roda pembangunan daerah. Melalui optimalisasi penerimaan pajak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memiliki ruang fiskal yang jauh lebih besar untuk membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Guna mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang optimal, Pemprov Riau bersama jajaran pemerintah kabupaten dan kota terus memperkuat langkah strategis. Salah satu upaya konkret yang ditempuh adalah melalui penguatan jalur koordinasi serta penyampaian data riil kendaraan yang masih menunggak pajak kepada pemerintah daerah agar dapat diintervensi dan ditindaklanjuti secara bersama-sama.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, memimpin langsung kunjungan kerja bersama rombongan ke Kabupaten Kampar untuk menyerahkan draf data kendaraan yang masih menunggak pajak tersebut. Langkah proaktif ini diharapkan mampu menjadi basis data akurat bagi pemerintah daerah setempat dalam mendongkrak realisasi pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Kami hari ini datang bersama rombongan untuk menyerahkan data dan informasi terhadap kendaraan yang menunggak di wilayah Kabupaten Kampar kepada Bapak Bupati. Alhamdulillah, pada tahun 2024 kemarin, dari skema bagi hasil untuk sektor kendaraan saja Kabupaten Kampar berhasil mendapatkan Rp70 miliar,” ujar SF Hariyanto di Bangkinang, Kamis (11/06/2026).
SF Hariyanto memaparkan bahwa pemberlakuan kebijakan opsen pajak memberikan dampak instan yang sangat positif terhadap peningkatan pundi-pundi pendapatan daerah Kabupaten Kampar. Lonjakan penerimaan ini menjadi bukti nyata betapa besarnya potensi fiskal daerah yang bisa diraih apabila tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terus merangkak naik.
“Dengan adanya penerapan opsen pajak ini, Kampar kini mendapatkan Rp110 miliar. Artinya, ada tambahan berkah bagi Kampar sebesar Rp39 miliar jika berkaca dari periode 2024 ke 2025 karena regulasi opsen pajak tersebut. Namun demikian, kita melihat masih ada potensi raksasa yang perlu kita gali bersama di sini,” jelasnya secara rinci.
Berdasarkan data komprehensif yang dikantongi Pemprov Riau, potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara maksimal di Kabupaten Kampar memang tergolong fantastis. Total populasi kendaraan bermotor di Bumi Sarasan Sekundang ini tercatat mencapai ratusan ribu unit, namun sayangnya angka tunggakan pajaknya masih terbilang sangat tinggi.
“Terdapat kurang lebih sekitar 500 ribu unit kendaraan yang beroperasi di wilayah Kampar. Dari total jumlah tersebut, tercatat ada 228 ribu unit kendaraan yang masih menunggak pajak, di mana nilai potensinya diperkirakan mencapai Rp60 miliar,” terangnya.
Melihat besarnya angka potensi yang belum terserap tersebut, Plt Gubernur SF Hariyanto menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk tidak tinggal diam dan ikut andil secara aktif. Sinergi lintas sektoral dinilai menjadi kunci utama agar sosialisasi pentingnya taat pajak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa.
“Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak Bupati beserta tim seluruh OPD agar saling bekerja sama dan bahu-membahu menyampaikan data informasi ini langsung ke masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali warga kita agar segera menunaikan kewajiban pajaknya,” ungkap Plt Gubri.
Ia menilai, jika instansi terkait mampu mengintervensi minimal setengah dari total tunggakan pajak tersebut, maka dana segar yang masuk ke kas daerah akan sangat mempercepat akselerasi pembangunan di Kampar. Pendapatan ekstra tersebut nantinya bisa dikonversi secara langsung untuk membiayai infrastruktur mendasar yang dibutuhkan oleh warga.
“Kalau tunggakan ini bisa dibayarkan 50 persen saja, nilainya sudah sangat bisa digunakan oleh Bapak Bupati untuk membangun jalan semenisasi bagi warga. Maka dari itu, tugas penting kita saat ini adalah menjalin kolaborasi dan kerja sama yang erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten,” tuturnya.
Menutup penyampaiannya, SF Hariyanto berharap gerakan peningkatan kesadaran pajak ini tidak hanya bertumpu pada jajaran birokrasi pemerintahan saja, melainkan juga melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan hingga kader PKK dinilai bisa menjadi ujung tombak yang efektif dalam mengedukasi warga di tingkat akar rumput.
“Kami sangat berharap kepada Bapak Bupati agar nantinya tim penggerak PKK juga dilibatkan untuk mengingatkan masyarakat hingga ke level RT dan RW. Dengan bergeraknya seluruh elemen ini, kita optimis masyarakat akan semakin sadar dan taat dalam membayar pajak,” pungkasnya.(ms)
Tidak ada Respon