PEKANBARU, LINTASPENA.COM – Peta politik anggaran di Provinsi Riau kian menghangat seiring mencuatnya perdebatan mengenai kemandirian anggaran daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kini terus dipaksa memperkuat kapasitas fiskal mereka melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merombak postur belanja yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada hasil nyata.
Dinamika politik ini menjadi sorotan utama dalam agenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Nota jawaban yang sarat akan kepentingan strategis tersebut disampaikan resmi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (13/7/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang maju ke podium mewakili kepentingan eksekutif, menyatakan bahwa pemerintah memahami betul tekanan politik dari parlemen terkait merosotnya kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, dinamika ekonomi makro global dan nasional menjadi faktor utama yang memengaruhi realisasi target pendapatan yang disorot dewan.
Menanggapi kritik tajam dari perwakilan partai politik di DPRD, Syahrial menegaskan eksekutif tidak tinggal diam dan siap mengambil langkah terobosan. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan manuver politik anggaran melalui intensifikasi serta ekstensifikasi sumber pendapatan potensial demi mengamankan stabilitas kas daerah.
“Pemerintah Provinsi Riau memahami bahwa Tahun Anggaran 2025 menghadapi berbagai tantangan yang berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Namun, kami tetap berkomitmen melakukan berbagai langkah strategis agar pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,” ujar Syahrial menjawab pandangan fraksi.
Sebagai bentuk kompromi kebijakan, pemerintah kini memfokuskan perhatian pada pembenahan sistem pemungutan pajak serta retribusi daerah yang sering menjadi sasaran kritik dewan. Sektor pendapatan ini akan dikawal ketat melalui program digitalisasi pelayanan publik guna meminimalisir kebocoran anggaran di lapangan.
Selain itu, lini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sering kali menjadi komoditas politik lokal turut mendapat perhatian serius dari eksekutif. Pemprov Riau berjanji akan melakukan restrukturisasi total dan memperketat pengawasan terhadap jajaran manajemen korporasi pelat merah tersebut.
Tidak hanya bertahan dari gempuran kritik sektor penerimaan, pihak eksekutif juga meyakinkan parlemen mengenai komitmen pembenahan postur belanja. Belanja APBD diklaim akan dialokasikan lebih rasional pada sektor-sektor mendasar yang bersentuhan langsung dengan konstituen para anggota dewan di daerah pemilihan.
Sektor prioritas yang dijanjikan mencakup peningkatan mutu pendidikan, jaminan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur daerah, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Komitmen ini disodorkan pemerintah untuk meredam mosi tidak puas dari fraksi-fraksi oposisi di parlemen.
“Belanja daerah harus benar-benar diarahkan untuk mendukung program prioritas dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau akan terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil yang optimal,” tambah Syahrial.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan mulus, Pemprov Riau juga tengah membangun komunikasi politik yang intensif dengan pemerintah pusat serta kabupaten/kota. Langkah konsolidasi vertikal ini dinilai krusial agar program pembangunan tidak tumpang tindih dan mendapat dukungan insentif dari APBN.
Merespons pembelaan eksekutif, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi, menegaskan bahwa legislatif akan memperketat fungsi pengawasan anggaran. Pihak parlemen menuntut pembuktian nyata di lapangan dan menolak jika komitmen yang disampaikan eksekutif hanya menjadi janji politik di atas kertas semata. (Dz)
Tidak ada Respon