SIAK, LINTASPENA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak kembali menggelar rapat paripurna penting dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan anggaran. Agenda kali ini berfokus pada penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna ke-8 masa persidangan III tersebut dilaksanakan secara khidmat di Ruang Rapat Putri Kacamayang, Gedung DPRD Kabupaten Siak, Senin (6/7/2026). Forum legislatif ini dihadiri langsung oleh pimpinan beserta segenap anggota dewan, unsur Forkopimda, dan para kepala instansi vertikal daerah.
Jalannya persidangan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian evaluasi konstitusional yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Nota jawaban tertulis dari pemerintah daerah tersebut dibacakan langsung oleh Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, di hadapan para wakil rakyat yang hadir.
Dalam penyampaiannya, Bupati Siak menegaskan bahwa seluruh pandangan, catatan kritis, dan rekomendasi yang dirumuskan oleh setiap fraksi merupakan elemen penting bagi jalannya roda pemerintahan. Pihak eksekutif menilai masukan tersebut sebagai bahan evaluasi objektif demi perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Siak atas perhatian, masukan, kritik, dan rekomendasi yang diberikan. Seluruh catatan ini menjadi perhatian serius kami dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Afni.
Bupati perempuan pertama di Siak tersebut juga memaparkan secara transparan mengenai kondisi makro ekonomi daerah. Ia mengakui bahwa tantangan pembangunan saat ini cukup berat, terutama dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal yang membatasi ruang gerak pembiayaan di berbagai sektor.
Meskipun ruang finansial daerah sedang mengalami kontraksi, pihak eksekutif menjamin hal tersebut tidak akan mengendurkan komitmen pembangunan. Pemkab Siak tetap fokus menyusun program-program kerja yang berorientasi penuh pada penyelesaian masalah dasar dan kebutuhan riil warga.
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran tersebut, bupati membeberkan sejumlah langkah taktis penyeimbangan di hadapan forum paripurna. Strategi utama yang ditempuh adalah pengetatan skala prioritas program, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penghematan pada pos belanja rutin.
Selain efisiensi internal, pemerintah daerah juga menggalakkan percepatan digitalisasi pada sektor pelayanan publik untuk memangkas birokrasi. Pemkab Siak secara paralel terus menjemput bola ke Jakarta demi mendapatkan kucuran dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Orientasi pembangunan bukan lagi sekadar pada besarnya persentase anggaran yang terserap, melainkan pada hasil akhir yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Nota jawaban pemerintah tersebut juga menjawab secara rinci sorotan fraksi mengenai sektor infrastruktur, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Untuk fasilitas umum, fokus dialokasikan pada pemeliharaan jalan berkala dan perluasan jaringan digitalisasi distribusi air bersih secara bertahap.
Menutup pidatonya, Bupati Siak mengajak seluruh jajaran DPRD Kabupaten Siak untuk terus memperkuat jembatan kemitraan yang harmonis. Sinergi yang kokoh antara lembaga legislatif dan eksekutif dinilai sebagai kunci utama dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Siak. (Dd)
Tidak ada Respon