PEKANBARU, LintasPena.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat. Sinergi ini tidak hanya mendukung pemenuhan gizi generasi muda, tetapi juga membawa dampak positif yang signifikan terhadap struktur keuangan daerah.
Melalui integrasi skema nasional tersebut, Pemprov Riau mencatat keberhasilan besar dalam melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nilai penghematan yang berhasil dibukukan dari program ini mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp45 miliar.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa kehadiran program MBG menjadi angin segar bagi postur anggaran daerah yang selama ini memikul beban operasional cukup besar. Hal tersebut disampaikan secara resmi melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kadiskominfotik) Riau, Supriyadi, pada Selasa (23/6/2026).
Menurut Supriyadi, penghematan anggaran sebesar puluhan miliar tersebut bersumber dari pemangkasan biaya konsumsi harian siswa. Khususnya, anggaran makan dan minum di tujuh sekolah berasrama (boarding school) yang berada di bawah pembinaan langsung Pemprov Riau.
Tujuh sekolah kejuruan dan kedinasan yang dimaksud meliputi institusi pendidikan unggulan di wilayah Riau. Lembaga tersebut di antaranya adalah SMA Plus, SMA Pintar, SMA Olahraga, SMK Perikanan, SMK Pertanian, serta Sekolah Kejuruan Olahraga.
Dengan dialihkannya pembiayaan konsumsi siswa ke dalam skema MBG, Pemprov Riau kini memiliki ruang fiskal yang jauh lebih fleksibel. Anggaran sebesar Rp45 miliar yang berhasil dihemat tersebut akan langsung dialihkan untuk mendanai berbagai program prioritas daerah lainnya yang mendesak.
Selain menciptakan efisiensi anggaran belanja, pelaksanaan program MBG ini juga memberikan stimulus positif terhadap roda perekonomian di Bumi Lancang Kuning. Pola distribusi dana yang langsung ditransfer ke satuan pelayanan terbukti mempercepat perputaran uang di tingkat bawah.
Sistem transfer langsung ini secara otomatis memperkuat daya dukung ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Hal ini menjadi solusi strategis di tengah kondisi tantangan fiskal daerah yang cukup dinamis dan menuntut pengelolaan anggaran secara cermat.
Meski demikian, Pemprov Riau tidak menampik adanya dampak sampingan dari program ini terhadap sektor pendapatan lain. Salah satu tantangan yang muncul di lapangan adalah adanya potensi penurunan nilai retribusi dari sektor kantin-kantin sekolah.
Menyikapi hal tersebut, jajaran Pemprov Riau bergerak cepat dengan merumuskan formula kebijakan yang saling menguntungkan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak meninggalkan para pelaku usaha kecil dengan melakukan pelibatan dan pembinaan dalam pengelolaan MBG.
Langkah taktis ini selaras dengan instruksi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, yang meminta optimalisasi fasilitas lokal. BGN mengarahkan agar kantin sekolah diberdayakan dan ditransformasikan menjadi alternatif dapur produksi untuk menyuplai makanan bergizi.
Pemprov Riau memastikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam mengawal seluruh program strategis nasional. Melalui kolaborasi yang kuat ini, diharapkan target pembangunan nasional dapat berjalan selaras dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas. (Sf)
Tidak ada Respon