TAPUT, LintasPena.com – Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia (PKN-RI) Tapanuli Raya bersama Satuan Tugas Pengawasan Masyarakat Makan Bergizi Gratis (Satgaswasmas MBG) Tapanuli Utara menyatakan kesiapan menjalankan fungsi pengawasan sesuai arahan Ketua Umum PKN-RI, Patar Sihotang, S.H., M.H.
Komitmen tersebut ditegaskan sebagai bentuk keseriusan organisasi dalam menjalankan tugas pemantauan keuangan negara dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tapanuli Raya.
Ketua PKN-RI Tapanuli Raya, Bangun M.T. Manalu, didampingi Sekretaris Eduard J.P. Hutapea, mengatakan seluruh jajaran organisasi berkomitmen menjalankan tugas sesuai instruksi pimpinan pusat dan wilayah kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Anggota (KTA).
“Kami PKN Tapanuli Raya bersama Satgaswasmas MBG Tapanuli Utara siap melaksanakan tugas sesuai arahan Ketua Umum Bapak Patar Sihotang, S.H., M.H. Kami tetap satu komando dan menjalankan tugas berdasarkan wilayah kerja masing-masing,” ujar Bangun, Jumat (30/10/2026).
Menurut dia, arahan Ketua Umum menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.
Pengawasan tersebut juga mencakup program strategis nasional, termasuk MBG yang membutuhkan keterlibatan masyarakat agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Sekretaris PKN-RI Tapanuli Raya, Eduard J.P. Hutapea, menegaskan bahwa pengawasan terhadap program MBG perlu dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis data.
“Tugas kami memastikan program pemerintah, khususnya MBG, berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, tentu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme dan koridor hukum yang berlaku,” katanya.
Melalui penguatan koordinasi dan soliditas organisasi, PKN-RI Tapanuli Raya bersama Satgaswasmas MBG Tapanuli Utara berharap dapat berkontribusi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Organisasi tersebut juga menegaskan pentingnya pengawasan masyarakat sebagai bagian dari upaya memastikan program pemerintah terlaksana secara efektif dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. (Abednego Manalu)
Tidak ada Respon