BENGKALIS, LintasPena.com – Masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, seperti Desa Pematang Duku, Ketam Putih, dan sekitarnya, mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Kondisi ini diperparah oleh larangan penjualan BBM oleh pedagang eceran, sementara jarak dari desa menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sangat jauh.
Warga mengaku harus menempuh jarak puluhan kilometer dan mengantre hingga berjam-jam di SPBU demi mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.
Menanggapi hal ini, Sales Branch Manager Pertamina, Moh Riza Rahmat Syah menjelaskan bahwa penyaluran Pertalite wajib mengikuti regulasi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Pertamina bertugas menyalurkan BBM hanya sampai ke SPBU, sementara tata kelola di luar itu bukan wewenang kami. Sebagai solusi jangka panjang, kami berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengusulkan program BBM Satu Harga di wilayah kecamatan yang belum memiliki penyalur resmi,” ujar Riza saat dikonfirmasi, Kamis (29/10/2026).
Riza menambahkan, pemerintah daerah sudah mengajukan beberapa lokasi yang belum memiliki akses SPBU. Sebagai langkah jangka pendek, pihak SPBU diinstruksikan menambah jam operasional guna mengoptimalkan pasokan Pertalite di Pulau Bengkalis. “Mengenai keberadaan pengecer BBM, itu di luar kapasitas Pertamina,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis, Zulpan, memastikan bahwa kuota BBM di SPBU Pulau Bengkalis akan selalu tersedia setiap hari. Terkait kendala jarak yang dihadapi warga pelosok, pihaknya mengaku sangat memaklumi kondisi tersebut. Namun, regulasi pusat saat ini mengharuskan masyarakat membeli BBM langsung di SPBU.
Zulpan menjelaskan, skema dari BPH Migas telah disosialisasikan kepada seluruh camat dan kepala desa di Kabupaten Bengkalis. Skema tersebut mencakup pembuatan akun X Star yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti sektor perikanan, perkebunan, dan usaha mikro, agar bisa mengakses BBM subsidi.
“Sejauh ini belum ada regulasi yang mengizinkan pembukaan kembali pedagang eceran. Aturan pemerintah pusat sangat jelas, yakni memastikan agar BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” jelas Zulpan.
Di sisi lain, aturan ketat ini dirasa sangat memberatkan bagi masyarakat bawah. Ari, warga Desa Air Putih, mengeluhkan waktu produktifnya habis hanya untuk mengantre BBM. Ia meminta Pertamina, BPH Migas, dan Pemkab Bengkalis memberikan kelonggaran agar pengecer diizinkan kembali berjualan seperti biasa.
“Kesulitan mendapatkan BBM mengganggu aktivitas kerja dan antar-jemput anak sekolah. Berapa pun harga di tingkat eceran tetap akan kami beli, asalkan kami tidak perlu membuang waktu mengantre berjam-jam di SPBU,” keluh Ari kesal. Ia juga berharap BPH Migas turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nyata di Pulau Bengkalis.
Keluhan serupa disampaikan Herman, warga Desa Kelemantan Barat yang harus menempuh jarak lebih dari 20 kilometer ke SPBU terdekat. Ia menilai pembangunan SPBU baru di desanya akan memakan waktu lama, sehingga keberadaan pengecer di tingkat desa menjadi solusi mendesak.
“Jika mengandalkan sepeda motor untuk bekerja dan mengantar anak sekolah, sangat berisiko jika kehabisan bensin di tengah jalan. Mohon izinkan pengecer berjualan agar masyarakat desa tidak perlu menempuh jarak jauh dan memicu penumpukan antrean di SPBU,” tutur Herman.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi yang dilayangkan kepada anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi di Pulau Bengkalis belum mendapatkan respons. (As)
Tidak ada Respon