Tingkatkan Akuntabilitas, Pemprov Riau dan BPKP Teken Komitmen Pengawasan Anggaran 2026

Meni
Tingkatkan Akuntabilitas, Pemprov Riau dan BPKP Teken Komitmen Pengawasan Anggaran 2026
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat menyampaikan pidatonya, Kamis 05/03/2026. (Foto Dok. Fn)
A-AA+A++

PEKANBARU, LintasPena.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau melalui agenda yang digelar di Pekanbaru, Kamis (5/3/2026). Langkah ini dilakukan guna memastikan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026 berjalan akuntabel dan tepaPenganggara

Agenda utama pertemuan tersebut adalah Penandatanganan Komitmen Bersama Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026. Selain itu, dilakukan pembahasan tindak lanjut Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi kinerja tata kelola pembangunan di Bumi Lancang Kuning.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa laporan dari BPKP merupakan cermin objektif bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas perencanaan.

“Melalui Laporan Eksekutif Daerah ini, kita dapat mengetahui bagaimana kinerja pembangunan secara objektif. Kita bisa melihat di mana saja ruang perbaikan yang harus segera kita lakukan,” ujar SF Hariyanto.

Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau berada di angka positif 76,31 persen, SF Hariyanto tidak menampik adanya tantangan besar berupa ketimpangan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir. Masalah akses air minum layak, sanitasi, dan listrik 24 jam masih menjadi pekerjaan rumah di daerah terpencil.

Ia juga memberikan peringatan keras terkait persoalan tunda bayar yang dialami sejumlah kabupaten/kota akibat perencanaan pendapatan yang tidak akurat.

“Persoalan tunda bayar harus menjadi pelajaran penting. Perencanaan ke depan harus realistis. Saya mendorong seluruh pemda di Riau beralih dari pendekatan menjadi agar program menjawab persoalan nyata masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menyatakan bahwa pengawasan ini bertujuan menyelaraskan penganggaran daerah dengan prioritas nasional. Ia berharap komitmen ini mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sehingga setiap anggaran memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Laporan : Sf
Editor : Toro

Pos Terkait

Read Also

Bupati Inhil Instruksikan Pejabat Tetap di Tempat Selama Pemeriksaan Interim BPK

TEMBILAHAN (LINTASPENA.COM)– Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, mengeluarkan...

BPKP Luncurkan LARISA Bagi Disabilitas

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan fitur...

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *