PEKANBARU, LINTASPENA.COM – Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau yang berjumlah total 6. Dimana, dari 6 tersebut, baru 2 yang dinilai bekerja maksimal, yakni Bank Riau Kepri dan Jamkrida.

Disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Riau ini, lesunya kinerja BUMD itu menjadi alasan bagi Komisi III DPRD Riau mengusulkan perubahan Perda Tata Kelola BUMD.

“Kita mau memaksimalkan lagi peran BUMD, kemarin kan juga sudah buat Perda Investasi Daerah, ini nanti bakal beriringan. Jadi, ada penasehat investasi yang bisa meminimalisir resiko juga,” ujar Karmila, Selasa (4/1/2022).

Perubahan Perda tata kelola BUMD, jelas Legislator Dapil Rokan Hilir ini, akan menitikberatkan kepada sisi manajemen perusahaan. Baik dari internal perusahaan maupun upaya melebarkan sayap bisnisnya.

Misalnya, BUMD Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang ingin membangun perkebunan kelapa sawit, PT PIR yang ingin membuat perumahan dan berbagai peluang bisnis lainnya yang belum tergarap.

“BUMD kita kan banyak, kita mau masing-masing BUMD bisa saling menghidupkan, kan nanti ujungnya berdampak pada pendapatan daerah juga dan BUMD kita bisa semakin besar,” tambahnya.

Disinggung apakah revisi Perda ini akan memperkuat posisi DPRD Riau dalam menyeleksi komisaris dan direksi BUMD, Karmila menyebut, secara regulasi memang DPRD Riau tidak menjadi unsur yang dilibatkan karena DPRD Riau bertugas sebagai pengawas.

“Tapi kan waktu itu ada pakta integritas, ketika komisaris dan direksi tidak sampai target, dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Makanya, kita dari DPRD Riau sangat mengawasi kinerja BUMD ini,” tutupnya.(*AH)

Sumber : Goriau

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *