PEKANBARU, Lintaspena.com — Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) mematangkan rencana perbaikan dan penataan ulang kawasan inti kota. Penataan ini menyasar pada kawasan Bundaran Kantor Gubernur Riau, termasuk di dalamnya Monumen Tugu Zapin.
Langkah serius tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan diskusi terarah atau Focus Group Discussion (FGD). Agenda ini bertujuan untuk menghimpun masukan teknis, nilai budaya, hingga sudut pandang tata kota dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait di Provinsi Riau.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Zulfahmi. Pertemuan ini menjadi wadah penting kolaborasi lintas sektor guna merumuskan konsep pemeliharaan infrastruktur yang tetap adaptif dan menghormati nilai fungsional serta estetika kota. Pekanbaru, Kamis, 2/7/26.
Sejumlah instansi pemerintahan turut hadir memberikan pandangan, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau. Kehadiran institusi ini penting untuk memastikan keselarasan rencana pemeliharaan fisik jalan dan taman dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
Aspek sejarah, seni, dan kelayakan pariwisata juga menjadi fokus tajam dalam pembahasan tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bersama Dinas Pariwisata Provinsi Riau dilibatkan aktif guna mengawal agar pembenahan objek ikonik ini sejalan dengan promosi budaya daerah.
Tidak kalah penting, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau serta Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Riau ikut memberikan sumbangsih gagasan. Keterlibatan LAM dan IAI memastikan bahwa sentuhan arsitektur modern yang nantinya diterapkan pada Bundaran Kantor Gubernur tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat budaya Melayu.
Sektor akademisi dari rumpun ilmu keteknikan juga memberikan landasan kajian ilmiah yang kuat dalam FGD ini. Perwakilan yang hadir berasal dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Riau (UNRI), Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Lancang Kuning (Unilak), serta Fakultas Teknik Universitas Islam Riau (UIR).
Dari internal Dinas PUPR-PKPP Riau sendiri, koordinasi teknis diperkuat dengan hadirnya jajaran Sekretariat Dinas. Sinergi administrasi dinilai penting agar proses penganggaran dan mekanisme pelaksanaan fisik di lapangan dapat berjalan akuntabel dan transparan.
Eksekusi lapangan nantinya akan dikawal oleh tiga bidang utama di dinas terkait. Jajaran yang hadir meliputi Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala Bidang Bina Marga, serta Bidang Penataan Ruang & Pertanahan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau.
Kajian proyek ini kian matang dengan keterlibatan para pakar terkemuka. Diskusi ini mengikutsertakan Tenaga Ahli Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Riau, Ahmad Ismail, ST., MT., serta Tenaga Ahli Bidang Sumber Daya Air (SDA), Ir. H. Irving Kahar Arifin, ST., ME.IPU, ASEAN Eng. (yb)
Tidak ada Respon