PEKANBARU (LINTASPENA.COM) – Pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan provinsi di wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak di bawah naungan Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Ria menuai kritik tajam.
Sejumlah titik pekerjaan yang diawasi oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK), Anwar Khairil, dituding dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan standar Bina Marga sementara nilai paket kegiatan lebih 30 miliar untuk tahun anggaran 2025. Berdasarkan pantauan lapangan pada Selasa (4/2) minggu lalu, kondisi jalan di beberapa lokasi justru kian memprihatinkan dari hasil pantauan tersy media ini sudah berupaya meminta tanggapan ka UPT PUPRPKPP hingga pada harin Kamis, 19/2/26.
Di beberapa lokasi yang dipelihara anatar Jalan Riau, jalan Soekarno Hatta, Jalan Sudirman Siak IV, Jl. Hangtuah, Jl. Pramuka, Jl. Maredan Jl. Pemda Perawang dan masih banyak ruas jalan juga pekerjaan overlay oprit jembatan yang menggunakan aspal dingin tampak bergelombang dan bertekstur kasar.
Pemandangan serupa terlihat di Jalan Soekarno Hatta. Sementara itu, di Jalan Hangtuah dan Jalan HR Soebrantas, hasil tambal sulam jalan dinilai tidak rapi—bergelombang layaknya “kue pao”—sehingga membahayakan dan membuat pengguna jalan tidak nyaman.
Alergi Wartawan dan Tertutupnya Informasi Kritik tidak hanya datang dari aspek teknis, tetapi juga integritas pejabat publiknya. Khairil Anwar selaku Ka UPTJJ Wilayah I disebut sulit ditemui oleh wartawan maupun LSM, baik di lokasi proyek maupun di kantornya yang beralamat di Jalan Medang Rawang, Labuh Baru, Kota Pekanbaru.
Bahkan, sekretariat UPT I dikabarkan menolak melayani surat klarifikasi dari masyarakat dan elemen media. Hingga berita ini diturunkan, baik Anwar Khairil maupun Plt. Kepala Dinas PUPRPKPP Riau, Thomas Larfo Diandra, belum memberikan jawaban meski telah dikonfirmasi.
LSM AKBAR Desak Evaluasi dan Bongkar Pekerjaan.
Emlasmi, ST, Ketua Tim Konstruksi Lembaga Swadaya Masyarakat Angkat Keadilan Bantu Rakyat (LSM-AKBAR), menyatakan kekecewaannya. Ia menduga adanya praktik menyimpang dalam pelaksanaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
“Kami minta pekerjaan ini dibongkar kembali karena bahan tidak sesuai spesifikasi. Ini hanya menghabiskan anggaran tanpa mementingkan mutu,” tegas Emlasmin.
Pihaknya juga mendesak Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk segera mengevaluasi kinerja Khairil Anwar yang dinilai tidak transparan dan tidak kompeten dalam memimpin unit teknis.
“Kami berharap BPKP Riau dan pihak Inspektorat lebih jeli melakukan audit terhadap kerugian negara pada pelaksanaan pemeliharaan jalan di lingkungan UPT I. Pejabat publik yang ‘alergi’ terhadap transparansi harus dievaluasi demi kualitas infrastruktur Riau,” tutupnya.
Liputan: Fn
Editor: Red
Tidak ada Respon