BENGKALIS, LintasPena.com – Lintas Komisi DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen PLN ULP Bengkalis dan Bagian SDA Setda Bengkalis di Ruang Rapat Komisi I, Selasa (7/4/2026). Rapat ini diagendakan guna meminta pertanggungjawaban PLN atas pemadaman listrik total (blackout) yang meresahkan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
Rapat dipimpin oleh Anggota Komisi III, Fakhtiar Qadri, didampingi jajaran pimpinan komisi lainnya. Dalam pengantarnya, Fakhtiar mempertanyakan apakah rentetan pemadaman disebabkan oleh kegagalan sistem pembangkit atau kelalaian pemeliharaan jaringan.
“Kami butuh kejelasan karena dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat sangat signifikan,” ujar Fakhtiar.
Menanggapi hal tersebut, Team Leader K3L dan Keamanan PLN ULP Bengkalis, Muhammad Juliandra, menjelaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pemeliharaan terencana selama masa Idulfitri. Namun, gangguan terjadi saat sistem dinormalkan kembali.
“Beban yang ditanggung mesin pembangkit memicu pelepasan otomatis sehingga terjadi blackout. Kami mengutamakan pengamanan jalur dari gangguan eksternal seperti hewan,” jelas Juliandra.
Manajer Teknik PLN, Ridho, menambahkan bahwa operasional mereka juga terkendala isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Meski demikian, ia memastikan perbaikan infrastruktur, termasuk tiang miring di Kecamatan Bantan, akan dieksekusi mulai 7 April tanpa melakukan pemadaman tambahan.
Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, memberikan catatan kritis agar PLN memperbaiki manajemen komunikasi dan penjadwalan. Ia meminta agar informasi pemadaman disampaikan minimal satu hari sebelumnya.
“Skema pemadaman harus lebih manusiawi dan di waktu yang rasional. Jangan sampai pelayanan yang buruk justru memicu konflik di tengah masyarakat,” tegas Irmi Syakip s
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II, Rindra Wardana, dan Anggota Komisi I, H. Zamzami, menyoroti lambannya realisasi proyek strategis seperti kabel bawah laut yang sudah berjalan lima tahun namun belum tuntas. Terkait hal ini, PLN mengeklaim izin dari DPMPTSP telah selesai dan kini memasuki tahap penyesuaian teknis.
Di akhir rapat, PLN berkomitmen untuk meningkatkan kestabilan tegangan, khususnya di wilayah pelosok seperti Kecamatan Bantan dan Teluk Lancar yang sering mengalami penurunan daya saat beban puncak (pukul 18.00–22.00 WIB).
Fakhtiar Qadri menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa dewan akan terus memantau realisasi dari janji-janji teknis yang disampaikan PLN di lapangan.
“Hasil rapat ini harus berujung pada bukti nyata, bukan sekadar penjelasan teknis,” tutupnya.
Tidak ada Respon