PEKANBARU, LintasPena.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi memulai tahapan krusial dalam pembenahan tata kelola perusahaan daerah. Saat ini, proses seleksi calon Komisaris dan Direktur pada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis, yakni PT Riau Petroleum, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), dan PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) tengah digulirkan secara intensif.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak yang terlibat agar menjaga marwah proses ini. Ia menegaskan bahwa seleksi harus berjalan secara profesional dan transparan, sekaligus memastikan bahwa seluruh tahapan bersih dari segala bentuk intervensi politik maupun praktik “titipan” dari oknum tertentu.
Dalam arahannya, SF Hariyanto meminta Panitia Seleksi (Pansel) untuk bekerja secara independen dengan standar penilaian yang sangat tinggi. Ia menekankan bahwa aspek integritas, kompetensi bisnis, serta rekam jejak yang bersih harus menjadi variabel utama dalam menentukan siapa yang layak menduduki kursi pimpinan di perusahaan plat merah tersebut.
“Saya tidak mau dengar ada istilah ‘orang dekat’ atau titipan. BUMD ini milik rakyat Riau. Kalau salah kelola, yang rugi masyarakat juga. Jadi harus diisi orang-orang profesional yang paham bisnis dan punya komitmen memajukan daerah,” tegas SF Hariyanto di Pekanbaru, Selasa (28/4/2026).
Langkah tegas ini diambil sebagai respon atas kinerja beberapa BUMD yang dinilai masih belum menunjukkan hasil optimal dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Baginya, perbaikan performa perusahaan tidak mungkin tercapai jika tidak dimulai dari proses rekrutmen pimpinan yang ketat dan objektif di tingkat hulu.
Guna menjamin transparansi, SF Hariyanto menginstruksikan agar tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dilakukan secara terbuka. Dengan melibatkan kalangan akademisi serta lembaga independen yang kompeten, ia berharap hasil akhir dari seleksi ini benar-benar memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar para calon pimpinan terpilih nantinya tidak menyeret BUMD ke dalam ranah politik praktis. Fokus utama manajemen baru haruslah pada efisiensi kerja dan inovasi bisnis guna menghadapi tantangan keuangan daerah yang semakin kompleks dan memerlukan kerja ekstra keras dari semua lini.
“Fokus saja kerja, cari untung yang wajar, setorkan dividen ke daerah, dan layani masyarakat. Itu tugas utama kita. Melihat kondisi keuangan saat ini, tak mungkin rasanya kalau kita tidak bekerja keras. Banyak tugas yang harus segera diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat Riau,” pungkasnya.
Hingga saat ini, Pansel telah mengumumkan nama-nama kandidat yang lolos administrasi untuk posisi direksi di ketiga BUMD tersebut. Nama-nama seperti Adi Wandra hingga Efriansyah Putram bersaing di PT Riau Petroleum, sementara posisi komisaris di PT SPR diisi oleh sejumlah pejabat eselon II Pemprov Riau yang akan segera menjalani tahapan UKK.(fn)
Tidak ada Respon