PEKANBARU, LintasPena.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau untuk berada dalam satu level kesiapsiagaan yang sama guna menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Penegasan ini muncul sebagai respons atas ancaman musim kemarau ekstrem akibat fenomena Super El Niño yang diprediksi melanda wilayah Riau.
Dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Karhutla di Aula Tribrata Polda Riau, Senin (27/4/2026), SF Hariyanto menekankan bahwa koordinasi lintas sektor antara TNI-Polri dan pemerintah daerah harus berjalan padu. Menurutnya, tidak boleh ada celah atau keterlambatan respons hanya karena perbedaan tingkat kesiapsiagaan antar wilayah.
Berdasarkan data dari BMKG, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan akan berlangsung lebih kering dari kondisi normal, datang lebih awal, serta berdurasi lebih panjang. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan di berbagai titik, sehingga langkah antisipasi serius menjadi harga mati bagi pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi Riau sendiri telah mengambil langkah proaktif dengan menetapkan status siaga darurat karhutla yang berlaku sejak 13 Februari hingga 30 November 2026. Namun, dari total 12 kabupaten/kota di Riau, tercatat masih ada dua daerah yang belum menetapkan status serupa.
“Dari 12 kabupaten/kota, 10 daerah sudah menetapkan status siaga, namun masih ada dua daerah yang belum, yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi. Saya minta ini segera ditindaklanjuti,” tegas SF Hariyanto di hadapan para pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan bahwa keseragaman status ini penting agar penanganan di lapangan tidak terkendala masalah birokrasi atau koordinasi. Seluruh daerah harus berada dalam satu frekuensi operasional agar pengerahan sumber daya dapat dilakukan secara optimal dan cepat saat muncul titik api.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov Riau telah menyiapkan dukungan sumber daya konkret dan telah menggelar serangkaian apel siaga. Tercatat sudah tiga kali apel besar dilaksanakan, termasuk yang melibatkan Menko Polhukam di Lanud Roesmin Nurjadin serta Menteri Lingkungan Hidup di Rumbai dan Dumai.
SF Hariyanto menambahkan bahwa rapat koordinasi yang intensif ini bertujuan untuk menghilangkan perbedaan persepsi antar instansi. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap personel di lapangan tidak memiliki keraguan dalam bertindak ketika menghadapi situasi darurat.
“Semua pihak harus bergerak dalam satu komando, dengan koordinasi yang kuat dan tindakan yang cepat, agar upaya pengendalian karhutla dapat berjalan efektif,” pungkasnya menutup arahan dalam rapat tersebut.(sf)
Tidak ada Respon