Pekanbaru, LintasPena.com – Alokasi anggaran fantastis sebesar Rp 29 miliar untuk pengadaan minyak industri di Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2025 menuai kritik tajam dan dianggap tidak masuk akal.
Kritikan ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Angkat Keadilan BAntu Rakyat (LSM AKBAR) telah memohon klarifikasi kepada Kepala UPTJJ Wilayah I Riau Khairi Anwar beberapa minggu lalu namun pilih bungkan. Dalam isi surat mempertanyakan terkait pengadaan minyak pada kegiatan anggaran swakelola yang menjadi tanggungjawabnya..
“Jumlah minyak sebanyak itu sangat tidak masuk di akal sehat,” ujar ketua LSM AKBAR di jalan Yos sudarso Rumbai, kamis 11/1225.
Mengenai informasi yang di himpun media ini pengadaan minyak industri setiap Kepala UPTJJ I – VI masing-masing dapat anggaran 29 miliar lebih dalam pelaksana jalan lintas milik pemerintah provinsi Riau.
Menurut sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, yang berasal dari pihak pemasok minyak industri, realisasi belanja di lapangan jauh lebih kecil dari total pagu anggaran. Sumber tersebut menyatakan bahwa setiap UPTJJ hanya melakukan pembelian sekitar 5 hingga 10 ton minyak.
“Setiap UPTJJ hanya 5 sampai 10 ton mereka belanja, sementara selebihnya saya kurang tahu,” ungkap sumber tersebut, menyisakan pertanyaan besar mengenai penggunaan sisa anggaran yang signifikan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPRPKPP Riau, khususnya bidang UPTJJ, belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kejanggalan dalam pengadaan minyak industri senilai Rp 29 miliar ini.(Aryanto)
Tidak ada Respon