TEMBILAHAN, LintasPena.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026. Mewakili Bupati Herman, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, Dwi Budianto, hadir dalam pertemuan yang dilangsungkan secara virtual tersebut.
Bertempat di ruang e-Room Diskominfopers Tembilahan, Senin (20/04/2026), kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa lonjakan harga barang pokok dapat diredam, terutama dalam masa transisi setelah perayaan hari besar keagamaan.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, ia menekankan agar seluruh Pemerintah Daerah tidak lengah dan terus memantau pergerakan harga di pasar secara real-time untuk mencegah terjadinya lonjakan inflasi yang tidak terkendali.
Turut hadir sebagai narasumber utama adalah Deputi Bidang Distribusi dan Pelayanan Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Ateng Hartono. Beliau memaparkan analisis mendalam mengenai pola inflasi tahunan yang menunjukkan tren unik pada periode pasca-Idul Fitri di Indonesia dalam empat tahun terakhir.
Berdasarkan data historis, Dr. Ateng menjelaskan bahwa tingkat inflasi setelah lebaran biasanya cenderung lebih rendah dibandingkan saat bulan Ramadan. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan karena pada tahun tertentu, seperti pada 2022, inflasi tetap terjadi akibat momentum Idul Fitri yang jatuh di awal bulan.
Laporan BPS mengidentifikasi bahwa kelompok produksi yang paling dominan memengaruhi angka inflasi adalah sektor pangan, minuman, dan tembakau. Selain itu, biaya terkait perumahan, air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga juga menjadi faktor penentu yang sangat signifikan dalam struktur pengeluaran masyarakat.
Sejumlah komoditas pangan spesifik tercatat sering menjadi “pemain utama” dalam menyumbang angka inflasi daerah. Komoditas tersebut meliputi kebutuhan dapur mendasar seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, serta telur ayam kampung yang permintaannya tetap tinggi di pasar.
Terkait perkembangan harga secara nasional pada minggu ketiga April 2026, tercatat adanya dinamika yang cukup kontras antarwilayah. Sebanyak 15 provinsi di Indonesia melaporkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 23 provinsi lainnya justru menunjukkan tren penurunan yang positif.
Salah satu perhatian khusus dalam rakor ini adalah harga gula pasir yang secara nasional masih berada di atas Harga Referensi Penjualan (HAP). Tercatat terjadi kenaikan sebesar 1,31 persen dibandingkan Maret 2026, dengan lonjakan IPH gula pasir terjadi di hampir 47,50 persen wilayah di seluruh Indonesia.
Menutup rangkaian laporan tersebut, pemerintah pusat melalui Kemendagri kembali menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat koordinasi. Langkah nyata berupa intervensi pasar dan pengawasan jalur distribusi diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dan daerah lainnya.
Tidak ada Respon