TEMBILAHAN, LintasPena.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat daerah. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi lonjakan inflasi pada periode transisi setelah hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Guna menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat, Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, yang mewakili Bupati Herman, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual. Kegiatan ini dipusatkan di e-Room Diskominfopers Tembilahan pada Senin, 20 April 2026.
Rapat yang digelar melalui fasilitas Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. Pertemuan ini diikuti oleh jajaran kepala daerah se-Indonesia serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mengevaluasi fluktuasi harga di pasar nasional.
Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Distribusi dan Pelayanan Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Ateng Hartono, menjelaskan dinamika inflasi pasca-Lebaran. Berdasarkan data historis empat tahun terakhir, ia menyebut bahwa tingkat inflasi setelah momentum Idul Fitri umumnya cenderung melandai jika dibandingkan dengan periode Ramadan.
Kendati demikian, Dr. Ateng memberikan catatan khusus bahwa anomali tetap bisa terjadi apabila momentum Lebaran jatuh pada awal bulan, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 2022. Hal inilah yang mendasari pemerintah pusat untuk meminta setiap daerah tidak menurunkan level kewaspadaan terhadap gejolak harga.
BPS mengidentifikasi beberapa kelompok produksi utama yang masih memberikan kontribusi dominan terhadap inflasi, yakni sektor pangan, minuman, dan tembakau. Selain itu, biaya untuk kebutuhan perumahan, penyediaan air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga juga menjadi faktor pendorong yang signifikan secara nasional.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, sejumlah komoditas spesifik seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam kampung dilaporkan masih berfluktuasi. Komoditas-komoditas ini sering kali menjadi penyumbang utama inflasi daerah karena tingginya ketergantungan masyarakat pada barang tersebut.
Menanggapi arahan pusat, Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, menegaskan bahwa Pemkab Inhil akan memberikan perhatian ekstra pada komoditas gula pasir yang harganya saat ini tercatat 1,31 persen di atas Harga Referensi Penjualan (HAP). Intervensi pasar dianggap perlu dilakukan mengingat kenaikan ini terjadi di hampir separuh wilayah Indonesia.
Dwi Budianto menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor dan penguatan jalur distribusi akan menjadi strategi utama TPID Kabupaten Indragiri Hilir ke depan. Dengan langkah intervensi yang terukur, pemerintah daerah berharap laju inflasi tetap terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik.
Tidak ada Respon