Setahun Program Makan Bergizi Gratis, Kemenko PM Dorong BUMDes Jadi Motor Ekonomi Desa

Meni
Setahun Program Makan Bergizi Gratis: Kemenko PM Dorong BUMDes Jadi Motor Ekonomi Desa
Suasana rapat virtual mengenai evaluasi satu tahun pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Riau Command Center, Kamis 16/4. (Foto: Dok Sofi)
A-AA+A++

PEKANBARU, LintasPena.com – Memasuki satu tahun perjalanannya, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak hanya dipandang sebagai upaya pemenuhan nutrisi, tetapi juga mulai diarahkan menjadi instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah berkomitmen memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan UMKM untuk menjamin keberlanjutan program ini.

Hal tersebut mengemuka dalam forum refleksi bertajuk “Satu Tahun Perjalanan Makanan Bergizi Gratis dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat” yang digelar di RCC Menara Lancang Kuning, Pekanbaru, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini turut dihadiri secara virtual oleh Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Haris, menegaskan bahwa MBG telah membuktikan perannya lebih dari sekadar bantuan pangan.

“Setelah setahun ini berjalan, kita refleksikan apa saja capaiannya. Saat ini MBG telah membuktikan diri sebagai program instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” ujar Abdul Haris dalam sambutannya.

Dalam evaluasinya, Abdul Haris menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan, terutama dalam mengintegrasikan rantai pasok pangan lokal dengan pemberdayaan unit usaha di desa. Ia mendorong agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Riau lebih maksimal menyerap produk dari BUMDes dan UMKM setempat.

Selain itu, ia mengimbau agar operasional dapur-dapur MBG memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal sebagai bagian dari upaya pengentasan pengangguran di wilayah tersebut.
“Ke depan, penguatan BUMDes dan UMKM harus menjadi prioritas. Masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton, mereka harus dilibatkan aktif sebagai tenaga kerja dalam SPPG,” tambahnya.

Abdul Haris juga mengingatkan bahwa keberhasilan jangka panjang MBG bergantung pada kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Ia berharap forum ini menjadi titik balik bagi negara untuk melihat MBG sebagai mesin penggerak ekonomi inklusif.

“Kami berharap forum ini jadi titik balik. MBG bukan sekadar program makan siang, melainkan upaya strategis negara untuk membangun generasi sehat sekaligus memperkuat ekonomi di level paling bawah,” pungkasnya.

Hingga April 2026, tercatat lebih dari 1,5 juta masyarakat Riau telah menerima manfaat dari program MBG melalui ratusan dapur SPPG yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Pos Terkait

Read Also

Optimalkan BUMDes dan ADD, Komisi I DPRD Bengkalis Studi Banding ke Kabupaten Lima Puluh Kota

LIMA PULUH KOTA, LintasPena.com – Komisi I DPRD Kabupaten...

Kualitas Menu Disorot, Bupati Siak Surati Badan Gizi Nasional Minta Pengawasan MBG Diperketat

JAKARTA, LintasPena.com – Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli,...

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *