PEKANBARU, Lintaspena.com – Upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus diperkuat hingga ke tingkat tapak. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadwalkan rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan seluruh kepala desa se-Provinsi Riau pada pertengahan September 2026 mendatang.
Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi sekaligus penguatan komitmen bersama, mengingat kondisi karhutla di Riau saat ini dinilai telah berhasil dikendalikan dengan baik.
“Kita merencanakan pelaksanaan rakor bersama seluruh desa di Riau ini pada pertengahan bulan September mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespons kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini yang sudah dapat diatasi dengan baik,” ujar Plt Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, di Kantor Gubernur Riau, Senin (31/8/2026).
SF Hariyanto menegaskan bahwa desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencegahan karhutla. Aparatur desa berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga menjadi ujung tombak dalam sosialisasi dan pengawasan aktivitas pembukaan lahan.
Sebelumnya, Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah menandatangani maklumat penanggulangan karhutla. Komitmen tersebut kini akan diperluas ke tingkat bawah melalui deklarasi bersama.
“Dibutuhkan kesepakatan bersama kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui deklarasi tertulis. Isinya adalah komitmen melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, termasuk penegasan sanksi hukum bagi yang melanggar,” jelas SF Hariyanto.
Ia mengingatkan, dampak kerugian yang ditimbulkan oleh karhutla jauh lebih besar daripada manfaat pembukaan lahan secara instan. Kebakaran lahan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga melumpuhkan aktivitas publik.
“Jika lahan terbakar, aktivitas masyarakat dan sekolah terganggu, kasus ISPA meningkat tajam, bahkan hubungan dengan negara tetangga ikut terdampak akibat asap. Langkah pencegahan ini harus dilakukan secara serius,” tambahnya.
Melalui rakor ini, Pemprov Riau ingin memastikan pencegahan karhutla menjadi komitmen berkelanjutan dan bukan sekadar aksi reaktif saat api sudah membesar. Guna memperbobot arah kebijakan, rakor tersebut rencanakan akan menghadirkan sejumlah menteri sebagai narasumber utama. (Sf)
Tidak ada Respon