PEKANBARU, LintasPena.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menuntaskan persoalan relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Pemerintah menjamin proses ini akan dilakukan secara terencana dengan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak warga.
Penegasan tersebut disampaikan SF Hariyanto usai menerima aspirasi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan dalam ruang dialog terbuka di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026).
“Kami sudah menerima usulan-usulan dari perwakilan mahasiswa dan masyarakat terkait relokasi TNTN. Semua aspirasi ini kami tampung dan akan segera didiskusikan untuk mencari solusi terbaik,” ujar SF Hariyanto.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Riau, saat ini terdapat sekitar 10.600 hektare lahan di kawasan TNTN yang ditempati oleh 3.916 Kepala Keluarga (KK). Hingga saat ini, relokasi yang telah terealisasi baru mencakup 633 hektare untuk 227 KK.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, Pemprov Riau telah memetakan kebutuhan lahan pengganti seluas 9.966 hektare dan telah menyurati pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan kebijakan.
“Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan dan surati ke pemerintah pusat. Kami akan kawal proses ini sampai tuntas,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, SF Hariyanto juga mengapresiasi itikad baik warga yang telah menyerahkan sertifikat sebagai bagian dari prosedur relokasi. Ia memastikan bahwa selama proses transisi belum selesai sepenuhnya, masyarakat tidak perlu khawatir akan gangguan di lapangan.
“Selama relokasi belum berjalan, masyarakat silakan tetap beraktivitas seperti biasa, termasuk melakukan panen. Kami pastikan tidak akan ada gangguan,” tegasnya.
Dukungan atas pendekatan persuasif ini juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah. Ia menilai telah terjadi titik temu antara keinginan masyarakat dan kesiapan pemerintah.
“Masyarakat menuntut kepastian, dan pemerintah sudah menyatakan kesiapannya. Sekarang semua pihak sudah mulai mereda dan menemukan kesepahaman,” kata Siti.
Sementara itu, perwakilan masyarakat TNTN, Wendri, berharap komunikasi ini terus berlanjut hingga ke tingkat pusat, termasuk usulan penggunaan teknologi seperti Zoom meeting untuk mempercepat kesepakatan.
“Kami berharap ada surat kesepakatan bersama yang transparan agar penyelesaian konflik ini benar-benar berkeadilan bagi kami masyarakat di lapangan,” pungkas Wendri.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemprov Riau optimis pelestarian kawasan hutan TNTN dapat berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Tidak ada Respon