Bangkinang Kota, Lintaspena.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar mengikuti penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2024.

Evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pembinaan statistik sektoral kepada kementerian/lembaga (K/L) dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Arizon, SE melalui Kabid PIKP Sri Mardi Astuti di ruang kerjanya pada Jumat, 28 Juni 2024.

“EPSS memberikan ukuran capaian penyelenggaraan kegiatan statistik pada setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada tahun 2024, hasil dari EPSS yang berupa Indeks Pembangunan Statistik digunakan sebagai salah satu indikator Kemenpan-RB dalam melakukan evaluasi Reformasi Birokrasi,” ujar Sri Mardi Astuti.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar pada hari Rabu kemarin (26 Juni) di Command Centre lantai II Kantor Bupati Kampar mengikuti penilaian wawancara pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

Wawancara ini dipandu oleh BPS Pusat dan BPS Riau serta dihadiri oleh Plt Kadis Kominfo dan Persandian Arizon, SE yang diwakili Kabid PIKP Sri Mardi Astuti, Jf. Statistik Nurmalasari, Kabid Perencanaan Bappeda Rika Amalia, ST, MT, dan perwakilan dari Dinas Perkebunan, Idris, SP.

Sri Mardi Astuti juga menyatakan bahwa wawancara ini dilaksanakan secara daring, didampingi oleh Tim Pelaksana EPSS dari BPS Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuansing.

“Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan BPS sebagai pembina statistik sektoral dan pembina statistik data statistik,” kata Sri Mardi Astuti.

“Terkait hal tersebut, BPS memandang perlu adanya Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Oleh karena itu, BPS telah mengaturkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral,” tambahnya.

“Tujuan EPSS adalah mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintah daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam rangka penyempurnaan tata kelola EPSS, BPS akan melaksanakan uji coba EPSS pada bulan November 2022. Uji coba ini meliputi instansi pusat dan pemerintah daerah, dan selanjutnya implementasi EPSS akan dilaksanakan mulai tahun 2023,” terang Sri Mardi Astuti.

Tahapan EPSS terdiri dari penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian wawancara, dan penilaian visitasi. Keberhasilan dan kelancaran uji coba EPSS membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diminta bantuannya untuk mendukung pelaksanaan EPSS. (Diskominfo Kampar/MS)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *