PEKANBARU, LintasPena.com – Postur keuangan Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan tren positif yang signifikan pada pembukaan tahun anggaran 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dilaporkan melonjak tajam pada periode triwulan pertama, memberikan sinyal kuat terhadap efektivitas perbaikan sistem pemungutan pajak di Bumi Lancang Kuning.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, memaparkan pencapaian tersebut dalam keterangan resminya kepada media pada Senin (20/4/2026). Ia menegaskan bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja keras seluruh pemangku kepentingan dalam menggali potensi pajak yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pansus, realisasi pendapatan dari sektor PBBKB pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat mencapai angka Rp477 miliar. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif jika disandingkan dengan perolehan pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
Sebagai pembanding, pada triwulan pertama tahun 2025, realisasi pajak bahan bakar di Riau hanya bertengger di angka Rp367 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih kenaikan yang cukup mencolok, yakni sebesar Rp110 miliar dalam kurun waktu hanya satu tahun pada kuartal yang sama.
“Alhamdulillah, berkat kolaborasi intensif antara Pansus dan Pemerintah Provinsi Riau, pendapatan daerah khususnya dari PBBKB mulai berangsur naik secara konsisten,” ujar Abdullah dengan nada optimis di hadapan para awak media.
Meskipun menunjukkan hasil yang menggembirakan, politisi ini menekankan bahwa kenaikan tersebut bukanlah titik akhir dari target besar mereka. Ia berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan secara stabil hingga penutupan buku tahun anggaran nanti demi menjaga ritme pembangunan daerah.
Abdullah menargetkan stabilitas pendapatan ini menjadi fondasi utama bagi proyeksi jangka panjang Pemprov Riau. Ia berharap pada tahun 2027 mendatang, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau sudah bisa menembus angka dua digit atau berada di atas Rp10 triliun.
Lebih lanjut, ia melihat bahwa potensi PBBKB di Riau sebenarnya masih bisa ditingkatkan hingga dua kali lipat dari capaian tahun-tahun sebelumnya. Ia menilai masih banyak celah pendapatan dari sektor industri dan operasional alat berat yang belum terdata secara akurat dan optimal.
Sebagai rujukan, Abdullah menyoroti keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang berani mematok target sektor PBBKB hingga angka Rp7 triliun. Menurutnya, Riau memiliki kemiripan karakteristik wilayah dan kekayaan sumber daya alam dengan Kaltim, sehingga target yang lebih tinggi sangatlah realistis.
“Kondisi Riau dan Kaltim itu tidak jauh berbeda. Jika Kaltim mampu menargetkan Rp7 triliun, maka setidaknya Riau harus bisa mencapai separuh dari angka itu untuk memastikan impian APBD dua digit di 2027 menjadi kenyataan,” pungkasnya menutup keterangan.
Tidak ada Respon