Inhu, Lintaspena.comKekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Inhu terkait maraknya aktivitas truk pengangkut batubara yang diduga beroperasi secara Overload dan Over Dimension (ODOL) sudah tidak bisa ditolerir lagi.

Karena memuncak, Forum Masyarakat Indragiri Menuntut (F-MIM) Kabupaten Indragiri Hulu – Provinsi Riau yang tergabung dari berbagai kecamatan mulai dari masyarakat yang berada di area lokasi tambang batubara di Kecamatan Peranap sampai Kecamatan Kuala Cenaku, serta Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC – PMII) Inhu, melakukan aksi demo damai (unjuk rasa) di Kantor Bupati Inhu pada Kamis (20 Juni 2024) sekitar pukul 10.30 s/d 12.00 WIB.

Tampak hadir dalam aksi demo damai mewakili Bupati Inhu, Paino Asisten 2, Dishub, Kasatpol PP, personil Polres, personil Kodim 0302 Inhu, Hatta Munir, Seno Harto, Arifuddin Akhalik, Ketum PC PMII Inhu dan anggotanya, ketua LSM, ketua ormas, serta masyarakat se-Kabupaten Inhu mulai dari Kecamatan Peranap sampai Kecamatan Kuala Cenaku.

Dalam aksi yang dilaksanakan di Kantor Bupati tersebut, Ketua Umum PC PMII Inhu, Romi Zelvindra yang diwakili oleh Nazwan, dalam orasinya meminta agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bupati Inhu, Rezita Meylani SE, memenuhi tuntutan yang disampaikan masyarakat dan PC PMII Inhu. Tuntutan tersebut antara lain mengacu pada Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 550/DISHUB/198 tanggal 18 Maret 2024 tentang tonase pengangkutan truk ODOL batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus, dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus.

Intinya, pada aksi unjuk rasa tersebut, masyarakat dan mahasiswa mendesak dengan tegas agar Bupati Inhu membangun jalan alternatif dan segera menindak perusahaan tambang dan truk yang beroperasi secara ODOL, karena dinilai telah merusak sejumlah infrastruktur jalan yang dilintasinya, memicu keresahan masyarakat, menyebabkan kerusakan jalan, serta memicu kecelakaan lalu lintas dan korban jiwa, ujar Nazwan, mahasiswa hukum tersebut.

Selanjutnya, tokoh masyarakat Inhu, Arifuddin Akhalik, dalam orasinya juga meminta agar Bupati Inhu menerapkan UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, tegas Arifuddin Akhalik.

Di akhir orasi demo damai, tokoh aktivis kemanusiaan sosial Inhu, Bung Hatta Munir, mengingatkan kepada Pemkab Inhu agar Bupati Inhu dapat merealisasikan apa yang disampaikan dalam orasi PC PMII Inhu. Diharapkan kepada PC PMII dan masyarakat di sepanjang Jalan Provinsi dari Peranap – Kuala Cenaku yang menjadi korban dampak truk ODOL batubara untuk menahan diri dulu sampai batas waktu yang disepakati selama tiga hari mulai terhitung dari sekarang. Lanjut mantan dewan itu, seandainya sampai batas waktu yang disepakati Pemkab dan Bupati Inhu tidak merespon dan menindaklanjuti harapan masyarakat, terpaksa semua kekuatan komponen masyarakat dan mahasiswa akan bergerak, apakah langsung ke lokasi tambang batubara atau menghentikan truk ODOL yang masih beroperasi di jalan Provinsi.

Di akhir penutupan orasi, Bung Hatta Munir menyayangkan bahwa negeri ini tidak baik-baik saja dan mengingatkan pengusaha dan pemerintah supaya mengambil keputusan yang menguntungkan masyarakat, bukan memihak kepada penguasa. Khawatir kalau sudah habis batas kesabaran masyarakat, tak tahulah apa yang akan terjadi pada negeri Indragiri yang tercinta ini, pungkas tokoh masyarakat Inhu tersebut.

Asisten 2 Sekretaris Daerah Inhu, Paino, didampingi Kadishub Inhu dan Kasatpol PP yang mewakili Bupati Inhu, mengatakan kepada peserta aksi bahwa Ibu Bupati minta maaf tidak bisa langsung bertemu dengan masyarakat karena beliau sedang berada di luar daerah. Paino menambahkan bahwa semua aspirasi yang disampaikan langsung oleh peserta demo, baik lisan maupun tertulis, akan disampaikan kepada Ibu Bupati Rezita Meylani SE. Pada intinya, Pemprov Riau dan Pemkab Inhu sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi bagaimana truk ODOL batubara bisa melewati jalan alternatif yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu.

Paino menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah sudah berupaya semampunya sesuai aturan yang ada untuk merealisasikan jalan alternatif khusus untuk truk ODOL, tetapi masih terkendala karena beberapa perusahaan belum melepaskan hak jalan mereka. Namun demikian, pemerintah daerah tetap melakukan langkah-langkah persuasif dengan pemilik perusahaan untuk menjadikan jalan tersebut sebagai jalan alternatif, jelas Paino.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bupati Indragiri Hulu dan Pemerintah Provinsi Riau melalui Gubernur Riau mengambil sikap tegas terhadap perusahaan tambang batubara yang telah menghancurkan jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk itu, Bupati Indragiri Hulu diberi waktu selama 3 (tiga) hari untuk mengambil langkah menghentikan pertambangan batubara yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yang melewati jalan Provinsi sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Kami masyarakat akan mengambil langkah melakukan class action tuntutan secara hukum sebagaimana Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibat truk ODOL batubara, kehancuran jalan telah merusak ekonomi masyarakat untuk membawa hasil pertanian. Jika masyarakat membawa pasien dengan memakai ambulans untuk berobat gawat darurat, truk ODOL menghalangi sehingga pasien meninggal dunia dalam perjalanan.

Mengakibatkan masyarakat banyak mengalami kecelakaan disebabkan banyaknya truk ODOL batubara, serta semakin banyaknya lubang besar di jalan yang mengakibatkan debu saat kemarau, banjir dan becek saat musim hujan, serta jalan berlubang besar yang menyebabkan korban jiwa dan sulit dilalui oleh mobil kecil. Parahnya lagi, mobil batubara ini sering tidak mematuhi aturan waktu operasi dan tidak memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya.

Parahnya lagi, pada pagi hari saat aktivitas anak-anak berangkat menuju sekolah, truk-truk ini sering berjalan secara konvoi setelah membongkar batubara, sangat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Bila dalam waktu 3 x 24 jam (3 hari) Bupati tidak mengambil sikap tegas, maka kami masyarakat akan melakukan penyetopan dan penghentian truk ODOL batubara yang melewati jalan Provinsi sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pungkasnya. (BDR)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *