PEKANBARU, LINTASPENA.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menekankan pentingnya sinergi kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan. Kolaborasi ini dinilai krusial dalam menjaga stabilitas keamanan serta ketahanan nasional. Hal tersebut disampaikannya pada acara Sarasehan Kejuangan Pasis Seskoau Angkatan 65 Tahun Pendidikan 2026 di Kota Pekanbaru, Rabu (29/7/2026).
Dalam pidatonya, SF Hariyanto menyebutkan bahwa Provinsi Riau memiliki sejumlah potensi strategis yang berdampak besar bagi kepentingan nasional. Potensi tersebut terbentang mulai dari sektor energi fosil yang melimpah hingga sektor perkebunan berskala masif. Tanggung jawab besar mengelola aset negara ini dipastikan tidak dapat dijalankan oleh satu institusi saja.
Pada sektor minyak dan gas bumi, Riau menjadi tulang punggung negara melalui Wilayah Kerja (WK) Rokan. Salah satu wilayah produksi minyak terbesar di Indonesia ini dikelola langsung oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Blok migas ini tercatat memproduksi sekitar 131 ribu hingga 152 ribu barel per hari.
Jumlah produksi tersebut menyumbang sekitar 23 hingga 30 persen dari total produksi minyak secara nasional. Keberlanjutan operasional Blok Rokan berpengaruh langsung terhadap ketersediaan energi domestik. Pemerintah daerah pun berkomitmen penuh mendukung pencapaian target produksi nasional sebesar satu juta barel per hari pada tahun 2030.
Guna mengawal target tersebut, Pemprov Riau membentuk Satuan Tugas Kelancaran Operasional PT Pertamina Hulu Rokan. Satgas gabungan ini melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, SKK Migas, dan instansi terkait. Tim terpadu ini bertugas mengurai berbagai hambatan nonteknis di lapangan seperti masalah pertanahan, perizinan, kawasan hutan, hingga aspek hukum.
Selain sektor migas, kekuatan ekonomi bumi Lancang Kuning bertumpu pada sektor perkebunan kelapa sawit. Luas tutupan kebun sawit di Riau saat ini mencapai 3,87 juta hektare atau 21,23 persen dari total luas nasional. Sementara itu, produksi minyak sawit mentah (CPO) Riau menembus 9,4 juta ton per tahun.
Kontribusi sawit yang masif ini menempatkan Riau sebagai daerah penyedia utama bahan baku biodiesel nasional. Peran ini sangat strategis dalam mendukung kebijakan mandatori B50 untuk memangkas ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kebijakan ini sekaligus memperkuat agenda kemandirian dan transisi energi bersih di Indonesia.
Kendati demikian, SF Hariyanto mengingatkan bahwa hilirisasi energi nabati harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan pekebun rakyat. Regulasi tata kelola yang baik dan kepastian hukum lahan menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu, Pemprov Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur terkait tata cara penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS).
Melalui kebijakan pro-rakyat tersebut, Riau menjadi provinsi pertama yang resmi mengakomodasi penetapan harga TBS bagi pekebun mitra swadaya. Langkah ini berhasil menjaga posisi harga TBS Riau menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Di sisi lain, kelestarian lingkungan tetap dijaga ketat melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan tim pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo.
Perlindungan lingkungan hidup juga diperkuat melalui aksi tanggap Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla). Sinergi pemadaman dan patroli pencegahan terus digenjot bersama Manggala Agni, BMKG, dunia usaha, dan elemen masyarakat. SF Hariyanto meyakini nilai kejuangan sejati diwujudkan lewat kerja nyata demi keselamatan masyarakat dan ketahanan nasional. (Fn)
Tidak ada Respon