PEKANBARU, LINTASPENA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmen kuatnya untuk terus mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan sinergi lintas sektor serta optimalisasi pelayanan yang menyeluruh bagi seluruh jemaah asal Bumi Lancang Kuning.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, pada Selasa (28/7/2026). Dirinya hadir sebagai narasumber utama dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Riau Tahun 1447 H/2026 M yang digelar di Hotel Batiqa, Pekanbaru.
Dalam pemaparannya, Zulkifli menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan amanah besar yang harus dipikul oleh pemerintah. Amanah tersebut mencakup kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik, pembinaan yang terarah, serta perlindungan maksimal kepada setiap jemaah.
Upaya berlapis ini dilakukan agar seluruh jemaah dapat menunaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci dengan aman, nyaman, dan tertib. Melalui pelayanan yang optimal, Pemprov Riau berharap para jemaah dapat beribadah secara khusyuk hingga berhasil mencapai predikat haji mabrur.
Zulkifli juga menyebutkan bahwa keberhasilan perhelatan akbar keagamaan yang berlangsung saban tahun ini tidak bisa berdiri sendiri. Capaian positif tersebut sangat bergantung pada kerja sama dan kolaborasi yang solid antarinstansi yang terlibat di dalam kepanitiaan.
“Keberhasilan penyelenggaraan haji didapat dari sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, tenaga kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur pendukung lainnya,” ungkap Zulkifli di hadapan peserta rapat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemprov Riau memiliki peran strategis yang mencakup koordinasi lintas sektor dan fasilitasi pelayanan operasional. Pemprov juga bertanggung jawab penuh dalam memimpin rapat persiapan, sinkronisasi tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag RI.
Dari sisi kebijakan, Pemprov Riau aktif menyusun regulasi daerah, memfasilitasi kebutuhan operasional, serta berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Petugas lapangan juga dikerahkan untuk memantau perkembangan jemaah, menangani kondisi darurat, serta menjalin komunikasi dengan keluarga di daerah asal.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi moda transportasi menuju embarkasi hingga kepulangan ke daerah masing-masing. Pendampingan khusus turut diberikan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas guna memastikan keadilan pelayanan selama proses operasional berjalan.
Sebagai penutup, Zulkifli berharap Rapat Koordinasi Evaluasi ini mampu melahirkan langkah konkret dan perbaikan signifikan demi masa depan. “Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji di tahun mendatang,” tandasnya. (Yobe)
Tidak ada Respon