TEMBILAHAN (LintasPena.com) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Jakarta, Senin (23/2/2026). Rakor ini menyoroti lonjakan inflasi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Pemerintah Kabupaten Inhil mengikuti jalannya rakor dari e-Bilik Diskominfopers Tembilahan, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Inhil, H. Dwi Budiyanto, S.Sos., M.Si.
Dalam paparannya, Kemendagri merujuk pada rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Februari 2026. Data tersebut menunjukkan inflasi Provinsi Riau berada di angka 4,43 persen (yoy). Namun, kondisi lebih menantang terlihat di Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan) yang mencatatkan inflasi sebesar 6,38 persen (yoy).
Angka ini menempatkan Inhil dalam jajaran 10 kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia, jauh melampaui target nasional yang ditetapkan di rentang 1,5 hingga 3,5 persen.
Beberapa komoditas utama yang diidentifikasi sebagai pemicu tekanan inflasi secara nasional meliputi:
* Cabai rawit dan cabai merah
* Daging ayam ras dan telur ayam ras
* Bawang putih
* Beras
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah pusat menegaskan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan langkah konkret. Fokus utama diarahkan pada penguatan sinergi pusat-daerah, optimalisasi distribusi pangan, pelaksanaan operasi pasar, serta pemantauan harga secara intensif, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang bulan suci Ramadan.
“Stabilitas harga dan ketersediaan pasokan harus menjadi prioritas untuk memastikan ekonomi daerah tetap terjaga,” tegas perwakilan pemerintah dalam rakor tersebut.(m)
Liputan : Arsyad
Editor : Red
Tidak ada Respon