PEKANBARU, LINTASPENA.COM – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau secara resmi menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini diambil menyusul insiden keributan yang melibatkan pendukung dua anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Parisman Ikhwan dan Indra Gunawan Eet.
Pernyataan maaf institusi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, dalam sebuah konferensi pers di Gedung DPRD Riau pada Jumat (17/7/2026). Namun, absennya Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Naladia Ayu Rokan, dalam agenda tersebut sempat memicu perhatian tersendiri di tengah upaya penyelesaian konflik.
Kaderismanto menegaskan bahwa permohonan maaf kelembagaan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral serta komitmen bersama demi menjaga marwah lembaga legislatif. Guna menuntaskan persoalan, pihak DPRD memastikan akan segera memfasilitasi proses perdamaian atau islah antara kedua legislator yang berselisih.
Dalam penyampaian resmi tersebut, Ketua DPRD didampingi oleh sejumlah pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Mereka di antaranya Ketua Badan Kehormatan Imustiar, Ketua Fraksi Gerindra Ginda Burnama, Ketua Fraksi PAN Diski, Ketua Fraksi PDIP Ma’mun Solikhin, Ketua Fraksi NasDem Munawar, Ketua Fraksi Demokrat Dodi Saputra, Anggota Komisi I Andi Darma Taufik, serta Sekwan DPRD Riau Renaldi.
Pihak pimpinan menjamin bahwa koordinasi intensif dengan Fraksi Partai Golkar serta DPD Partai Golkar tingkat provinsi akan langsung dilakukan. Pertemuan tersebut nantinya menjadi penentu apakah prosesi islah secara formal akan digelar di dalam lingkungan Gedung DPRD Riau atau di tempat lain.
Meskipun Parisman Ikhwan dan Indra Gunawan Eet sudah menyampaikan permohonan maaf secara personal kepada publik, DPRD Riau merasa tetap memiliki kewajiban institusional. Pengakuan salah secara kelembagaan ini dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Riau terhadap para wakil rakyat mereka.
Pihak manajemen dewan mengaku sangat optimistis bahwa agenda islah dapat segera terwujud dalam waktu dekat tanpa hambatan berarti. Komunikasi politik terus berjalan kondusif agar seluruh tahapan rekonsiliasi antar-kader partai berlambang pohon beringin tersebut bisa diselesaikan dengan kepala dingin.
Kaderismanto juga meluruskan bahwa ketegangan yang terjadi murni merupakan riak spontan akibat perbedaan pandangan dalam kedinasan, bukan konflik terencana. Gesekan argumen dalam ruang rapat mendadak memanas setelah adanya miskomunikasi penafsiran bahasa yang menyinggung perasaan salah satu pihak.
Kendati mengedepankan jalur damai, DPRD Riau memastikan mekanisme penegakan tata tertib internal dewan tidak akan dihentikan begitu saja. Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau dipastikan tetap memproses perkara ini sesuai koridor regulasi Tata Beracara BK Nomor 2 Tahun 2022.
Buntut dari kejadian tersebut, otoritas DPRD Riau langsung merancang evaluasi total terhadap sistem proteksi dan keamanan di area kompleks parlemen. Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan tamu ke depan akan diperketat melalui pemeriksaan identitas yang berlapis demi mencegah masuknya massa tak berkepentingan.
Pimpinan menegaskan bahwa pengetatan ini tidak akan mengurangi hak masyarakat untuk datang menyampaikan aspirasi ke rumah rakyat. Terkait dampak fisik kericuhan, dilaporkan hanya ada satu orang korban luka ringan yang saat ini kondisinya sudah berangsur membaik pascamenerima tindakan medis.
Sementara untuk oknum eksternal atau pihak luar yang terbukti memicu keonaran di dalam gedung, dewan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke aparat kepolisian. Di akhir kesempatan, Ketua DPRD meluruskan kekeliruan informasi yang beredar dengan menegaskan bahwa rapat saat insiden terjadi pada agenda pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025, bukan rapat anggaran belanja. (SF)
Tidak ada Respon