DUMAI, LINTASPENA.COM – Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Dumai menggelar Rapat Pleno Pengurangan Kumuh di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bappeda Kota Dumai, Senin (22/06/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan untuk mengevaluasi capaian penataan kawasan permukiman sekaligus menyinkronkan program kerja lintas sektor guna mewujudkan Dumai bebas kawasan kumuh.
Rapat pleno dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, S.STP, M.Si, yang juga bertindak selaku Ketua Pokja PKP Kota Dumai. Dalam arahannya, Fahmi menegaskan bahwa pengentasan kawasan kumuh merupakan program prioritas yang memerlukan sinergi kuat serta komitmen berkelanjutan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Sekda, penanganan kawasan kumuh bukan sekadar mengejar target angka di atas kertas, melainkan sebuah upaya nyata untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Dumai secara langsung.
“Oleh karena itu, kami meminta seluruh pihak memastikan semua intervensi infrastruktur berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Mulai dari peningkatan kualitas bangunan, penyediaan jaringan jalan dan drainase yang baik, penyediaan air minum dan sanitasi layak, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas pemadam kebakaran,” tutur Fahmi Rizal.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai, Drs. Budhi Hasnul, M.Si, memaparkan laporan komprehensif mengenai peta jalan dan realisasi pengurangan kawasan kumuh. Budhi menjelaskan bahwa langkah intervensi didasarkan pada penetapan legalitas dan data baseline per kelurahan, yang didanai melalui kolaborasi APBN DAK Tematik serta APBD Kota Dumai.
Dalam laporannya, Budhi mengungkapkan kabar baik dari dua wilayah yang menjadi fokus paparan, yakni Kelurahan Purnama dan Kelurahan Bintan. Kedua kelurahan tersebut berhasil mencatatkan capaian pengurangan yang signifikan hingga sisa luasan kumuhnya kini menyentuh angka 0 Hektar.
Secara metodologis, jika total nilai tingkat kekumuhan akhir berada di bawah angka 16, maka kontribusi penanganan dianggap sudah 100 persen atau tertangani penuh.
Keberhasilan penuntasan kumuh ini mengacu pada SK Wali Kota No. 50.13/576/2024 yang menetapkan target total luas permukiman kumuh di Kota Dumai sebesar 165,32 Hektar yang tersebar di 9 kawasan.
Berdasarkan data ril per kelurahan, Kelurahan Purnama yang memiliki luasan awal kumuh sebesar 7,11 Hektar berhasil diselesaikan lewat capaian pengurangan 7,11 persen pada tahun 2025. Sementara itu, Kelurahan Bintan dengan luasan awal 7,38 Hektar berhasil dituntaskan melalui capaian pengurangan 7,38 persen pada tahun 2026 ini.
“Dokumen pemantauan lapangan di kedua lokasi tersebut kini resmi menunjukkan sisa luasan kumuh yang bersih menjadi 0 Hektar. Keberhasilan di kedua kelurahan ini ditopang oleh kombinasi intervensi infrastruktur dasar, manajemen lingkungan, dan pengelolaan persampahan secara terintegrasi,” terang Budhi.
Di lapangan, pemerintah telah membangun jaringan perpipaan air minum untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih yang layak bagi rumah tangga. Di sisi lain, sistem manajemen lingkungan diperbaiki bersamaan dengan distribusi infrastruktur persampahan secara merata agar pengumpulan limbah rumah tangga berjalan optimal. Guna memperkuat operasional, pemerintah juga telah mengadakan dan menyiagakan 4 unit Motor Sampah.
Rapat pleno ini diakhiri dengan prosesi penandatanganan berita acara komitmen bersama oleh seluruh anggota Pokja PKP Kota Dumai. Langkah ini diambil sebagai bentuk kesepakatan untuk mereplikasi model keberhasilan penanganan terpadu ini ke kawasan-kawasan kumuh lainnya yang masih tersisa di Kota Dumai. (Adv)
Tidak ada Respon