PEKANBARU, LintasPena.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memprioritaskan pelunasan utang atau tunda bayar kepada pihak ketiga dari tahun anggaran 2024 dan 2025 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Langkah ini ditempuh dengan menyisir pos belanja daerah agar seluruh kewajiban finansial kepada kontraktor tuntas sebelum tutup tahun.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa penyelesaian tunda bayar menjadi fokus utama karena menyangkut hak penyedia jasa yang telah merampungkan pekerjaan. Ia memastikan sisa tunggakan pemerintah daerah terus menyusut seiring pencairan yang dilakukan secara bertahap.
“Yang pertama dan terbesar itu untuk membayar utang (tunda bayar) tahun 2024 dan 2025. Memang masih ada sedikit lagi. Tetapi, kami berupaya seluruh utang kepada pihak ketiga bisa diselesaikan tahun ini,” ujar Syahrial Abdi di Pekanbaru, Jumat (13/11/2026).
Percepatan pelunasan proyek tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan para kontraktor. Sebagian besar rekanan diketahui mengandalkan fasilitas pinjaman perbankan sebagai modal kerja selama menuntaskan pembangunan di lapangan.
“Makanya, kami perlu memastikan kewajiban pembayaran dapat dituntaskan agar tidak semakin membebani pihak ketiga. Selain melunasi utang kepada pihak ketiga, kami juga mengarahkan belanja daerah untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) serta membiayai kebutuhan belanja pegawai,” jelasnya.
Di samping menyelesaikan kewajiban kepada kontraktor, Pemprov Riau turut menjaga kelancaran pembayaran hak aparatur sipil negara (ASN). Syahrial menyebutkan bahwa pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan sebelumnya telah dibayarkan penuh meski sempat tertunda sekitar satu bulan.
Pemerintah daerah memastikan alokasi anggaran kesejahteraan pegawai tetap aman dalam perencanaan berjalan. Kendati demikian, realisasi pencairannya hingga akhir tahun tetap menyesuaikan kondisi kas daerah serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami masih mengalokasikan anggaran TPP ASN selama empat belas bulan dalam APBD Perubahan. Namun, realisasi pembayaran hingga akhir tahun tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah, terutama optimalisasi penerimaan pendapatan,” pungkas Syahrial Abdi. (Adv/Sf)
Tidak ada Respon