PEKANBARU, LintasPena.com – Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Negeri Junjungan tersebut sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau.
Prestasi gemilang ini memperpanjang catatan apik pemerintah daerah dalam hal transparansi anggaran. Raihan kali ini sekaligus menjadi pencapaian opini WTP yang ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Bengkalis.
Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung dengan khidmat di Kota Pekanbaru. Dokumen penting tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan PKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kamis (18/6/2026).
Bupati Bengkalis, Kasmarni, hadir langsung untuk menerima dokumen laporan keuangan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia tampak didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Septian Nugraha, sebagai bentuk sinergi antarlembaga daerah.
Dalam sambutannya, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang konsisten mempertahankan opini tertinggi ini. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan ketat untuk menilai kewajaran penyajian laporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
BPK juga menguji kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan turut menjadi indikator utama dalam penilaian tersebut.
Merespons capaian ini, Bupati Bengkalis Kasmarni mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas penilaian objektif dari tim pemeriksa. Ia mengapresiasi kinerja BPK RI yang telah menjalankan tugas pemeriksaan secara profesional dan independen.
Menurut Kasmarni, opini WTP ke-13 ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen bersama seluruh jajaran perangkat daerah. Sinergi yang kuat menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
Kasmarni menegaskan bahwa LHP yang diterima hari ini akan menjadi bahan evaluasi yang sangat krusial bagi jajarannya. Evaluasi tersebut penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi keuangan ke depan.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Bengkalis itu juga memastikan pihaknya akan bergerak cepat merespons catatan BPK. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan secara tepat waktu.
Sejumlah pejabat teras Bengkalis turut hadir mendampingi dalam acara tersebut, di antaranya Sekretaris DPRD Rafiardhi Ikhsan, Inspektur Daerah Radius Akima, dan Kepala BPKAD Aready. Hadir pula Kepala Diskominfotik Agus Sofyan serta jajaran pendamping teknis lainnya.(Inf/as)
Tidak ada Respon