ROHUL, LintasPena.com – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menghadapi tantangan serius menuju Tahun Anggaran 2026. Meski pertumbuhan ekonomi tercatat kuat di angka 6,79%, beban belanja pegawai yang membengkak hingga 38,18% dinilai menghambat pembiayaan sektor
Persoalan ini mengemuka saat Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, menghadiri rapat asistensi virtual mengenai proyeksi kemampuan keuangan daerah bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah, didampingi Pj Sekda Rohul Drs. H. Yusmar, M.Si, Selasa (20/4).
Dalam paparan pusat, terungkap kontradiksi tajam antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga. Saat ini, tingkat kemiskinan di Rohul masih berada di angka 8,12% atau menyentuh 70,65 ribu jiwa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun masih di angka 73,61, tertinggal dari rata-rata nasional sebesar 75,06.
Kondisi infrastruktur bahkan lebih memprihatinkan. “Infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi kritis mencapai 75,2% atau sekitar 1.875,41 km,” ungkap perwakilan Ditjen Bina Keuda dalam rapat tersebut.
Wabup Syafaruddin Poti menjabarkan bahwa porsi belanja pegawai tahun 2026 diproyeksikan di angka 30%, namun realitas saat ini masih tertahan di angka 38,18%. Hal ini berdampak langsung pada target belanja infrastruktur yang seharusnya 40%, namun baru mampu terakomodasi sebesar 28,57%.
“Untuk bidang pendidikan, kami sudah mengalokasikan 20% dari total belanja, dengan capaian saat ini sekitar 34,62% dari target alokasi,” jelas Wabup.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi pajak menunjukkan angka variatif. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 73,17% dan pajak rokok 79,05%. Namun, pajak tenaga kelistrikan (36,42%) dan pajak air tanah (18,72%) masih tergolong rendah.
Melihat kondisi fiskal yang terjepit, Wabup Poti meminta pusat mendukung hilirisasi industri sawit. Rohul memiliki potensi luar biasa dengan 50 hingga 56 pabrik kelapa sawit.
“Kami berharap ada dukungan untuk hilirisasi industri sawit dan pelibatan BUMD sebagai mitra usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tegasnya. Di sisi lain, Pemkab terus berupaya memperkuat ekonomi akar rumput melalui program pinjaman modal UMKM tanpa bunga (bunga ditanggung APBD) untuk pinjaman di bawah Rp5 juta.
Menanggapi kondisi ini, pihak Anggota DPRD Rokan Hulu Fraksi PPP Rio Maryadi menekankan perlunya efisiensi belanja pegawai dan sinkronisasi data pendapatan agar pembangunan infrastruktur tidak terus menjadi korban. Anggota DPRD Rohul mendesak agar pemerintah daerah lebih agresif dalam menggali potensi pajak air tanah dan sektor industri sawit yang selama ini belum maksimal berkontribusi pada PAD.
“Ya Pemerintah harus pandai menggali PAD untuk mengatasi efisiensi yang kita alami saat ini.” ucap Anggota DPRD yang sapaannya Rio. Selasa, 21/4. kepada wartawan lintas pena.com.
Rapat ditutup dengan permohonan arahan teknis dari pemerintah pusat agar Rohul mampu keluar dari tekanan fiskal dan memenuhi ketentuan belanja minimum demi kesejahteraan 70 ribu jiwa warga miskin di Negeri Seribu Suluk.(Dz)
Tidak ada Respon