BENGKALIS, LintasPena.com — Ketidakpastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar semakin mencekam masyarakat pesisir di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), kelangkaan ini bukan sekadar soal sulitnya bergerak — melainkan langsung mengancam mata pencaharian warga yang menggantungkan hidup dari laut.
Bagi para nelayan dan pedagang hasil laut, Pertalite adalah nyawa. Tanpa pasokan yang pasti, perjalanan ke laut terhambat, dan pengiriman ikan ke pasar seringkali terlambat — sehingga hasil tangkapan yang segar berisiko membusuk sebelum sampai ke pembeli. Pendapatan keluarga pun terancam terhenti seketika.
“Bagaimana masyarakat mau menjual ikan ke pasar kalau minyak sulit didapatkan? Ikan bisa sampai membusuk karena tidak ada BBM untuk mengangkutnya.” Hambali, Tokoh Masyarakat Bantan Timur
Hambali menambahkan pasokan yang ada sangat tidak menentu. Stok datang dalam jumlah kecil, bisa habis dalam hitungan hari, lalu warga kembali menunggu tanpa kepastian.
“BBM memang ada, tetapi jumlahnya sedikit. Hari ini ada, dua hari kemudian bisa kosong lagi,”ucapnya
Ia juga menyoroti pengawasan distribusi yang dinilai belum berpihak pada warga kecil.
“Apakah aturan yang diterapkan BPH Migas ini benar-benar sudah bersih dan bebas dari penyimpangan? Jangan sampai masyarakat kecil di wilayah 3T justru menjadi pihak yang paling dirugikan,”ucapnya
Jalan Rusak: Hambatan Ganda yang Memperberat Akses
Masalah belum selesai di pasokan saja. Kondisi infrastruktur yang buruk turun menambah derita warga. Samsul, Kepala Desa Palkun, menyebut kerusakan jalan yang parah membuat perjalanan warga semakin sulit — termasuk saat harus berjuang mendapatkan BBM jenis pertalite maupun solar. Apalagi di pengecer-pengecer tidak ada stok minyak. Hal ini perekonomian masyarakat tidak lancar dan mati langkah dikarenakan aturan yang tidak pernah selesai.
“Kerusakan jalan yang parah membuat mobilitas masyarakat semakin sulit. Kondisi ini juga menyulitkan warga untuk mendapatkan BBM, sementara bahan bakar sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” Samsul, Kades Palkun, 21 Oktober 2026
Faktor ini membuat akses ke SPBU maupun titik penyaluran BBM menjadi jauh lebih sulit dibanding wilayah lain. Hubungan antara kerusakan jalan dan kelancaran distribusi perlu ditelusuri lebih lanjut di lapangan.
Janji Solusi Belum Terwujud
Sebelumnya pada Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD dan BPH Migas telah membahas masalah ini. Dua solusi yang diusulkan:
Pemanfaatan aplikasi XStar bagi kelompok masyarakat yang memenuhi syarat
Pembentukan subpenyalur BBM di desa yang belum memiliki SPBU
Namun hingga saat ini, realisasi di Kelemantan Barat, Kelemantan, Palkun, dan Sekodi, dan hingga di kota Bengkalis belum terlihat jelas. Warga masih menunggu kepastian pelaksanaan, syarat yang harus dipenuhi, dan bagaimana mekanisme penyalurannya. Tanpa kejelasan, solusi yang direncanakan belum terasa dampaknya.
“Tolong pehatikan kami orang pulau dan pelosok ini,”ungkapnya.
Dugaan Penjualan Kembali ke Pengecer: Perlu Pemeriksaan Objektif
Polemik memanas setelah unggahan di grup Facebook Warga Bengkalis Info menyoroti dugaan penjualan Pertalite kepada pengecer. Perlu ditegaskan: unggahan tersebut belum dapat dijadikan bukti pelanggaran. Semua tuduhan harus diperiksa berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku.
Salah seorang warga, Aminah, yang terlihat dalam antrean, memberikan penjelasannya.
“Kami bukan penimbunan minyak. Kami antre minyak, dijual kembali, hanya untuk mencari sesuap nasi,” ucapnya penuh dengan kesal.
Pernyataan ini merupakan pandangan dari pihak yang bersangkutan dan tidak otomatis membenarkan bahwa aktivitas tersebut sesuai ketentuan. Pihak berwenang wajib memeriksa fakta secara menyeluruh — tidak boleh hanya melihat satu sisi. Pemeriksaan harus adil: menegakkan aturan sekaligus memahami konteks kesulitan ekonomi yang dihadapi warga.
Panggilan Kepada Pihak Berwenang
Hingga berita ini diturunkan, Pertamina, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maupun BPH Migas belum memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab kelangkaan maupun langkah konkret penanganannya.
Masyarakat menuntut Penjelasan terbuka mengenai ketidakpastian pasokan Pertalite di wilayah 3T Bengkalis
Kepastian waktu pelaksanaan program subpenyalur dan aplikasi XStar di desa-desa yang membutuhkan
Pemeriksaan transparan terhadap dugaan penyimpangan distribusi
Penyesuaian kebijakan yang mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan akses warga pesisir. (As)
Tidak ada Respon