PEKANBARU (LintasPena.com)– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat kolaborasi strategis dengan aparat penegak hukum guna menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Langkah ini ditegaskan melalui kunjungan silaturahmi Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, yang menemui langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Dr. Sutikno, di Kantor Kejati Riau, Pekanbaru, Rabu (25/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar membawa rombongan lengkap, mulai dari Kajari Kepulauan Meranti Ricky Makado, Sekda Sudandri, hingga jajaran asisten dan kepala bagian. Kehadiran tim ini menunjukkan keseriusan Pemkab Meranti dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan koridor hukum yang berlaku.
Bupati Asmar mengapresiasi peran aktif Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang selama ini memberikan pendampingan hukum, khususnya pada perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), serta bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
“Sinergitas yang telah terbangun harus semakin solid demi meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan,” ujar Asmar.
Ia juga memaparkan tantangan geografis Meranti yang terdiri dari kepulauan, sehingga membutuhkan pengawasan hukum ketat agar anggaran pembangunan terserap efektif tanpa kendala yuridis. “Kondisi geografis ini membutuhkan energi ekstra dalam membangun daerah,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kajati Riau Dr. Sutikno menyambut baik langkah proaktif Pemkab Meranti. Ia menegaskan kesiapan Kejaksaan dalam mengawal proyek strategis daerah agar tidak terhenti karena persoalan hukum.
Namun, Dr. Sutikno juga memberikan catatan tegas agar Pemkab Meranti lebih menggencarkan sosialisasi pencegahan korupsi, terutama terkait suap, gratifikasi, dan penyimpangan pengadaan barang/jasa.
“Kami berharap Pemkab Meranti lebih gencar mensosialisasikan antikorupsi kepada seluruh pegawai agar terhindar dari praktik penyimpangan,” tegas Kajati.
Pertemuan diakhiri dengan undangan resmi dari Bupati Asmar kepada Kajati Riau untuk berkunjung ke “Negeri Sagu” guna memperkuat koordinasi lapangan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Laporan : Fn
Editor : Red
Tidak ada Respon