PEKANBARU, LintasPena.com – Kabupaten Siak menyuarakan desakan kuat terkait keadilan fiskal dalam forum konsultasi bersama Forum Komunikasi Masyarakat Riau (FKMR). Bupati Siak, Dr. Afni, S.H., M.Si., secara terbuka meminta dukungan para legislator asal Riau di tingkat pusat untuk memperjuangkan hak-hak fiskal daerah yang dinilai tengah tertekan.
Dalam penyampaiannya, Afni menyoroti kondisi fiskal daerah yang menghadapi tantangan berat akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). Ia mengungkapkan bahwa DBH Siak tahun 2026 terpangkas hingga Rp500 miliar. Tak hanya itu, terdapat dana kurang salur DBH tahun 2023–2024 dengan nilai serupa yang hingga kini masih tertahan di pemerintah pusat.
“Kami minta tolong, suarakanlah keadilan fiskal daerah di pusat. Pemangkasan 50% di 2026 kami terima, namun untuk kurang salur 2023-2024, kiranya bersama disuarakan agar segera dibayarkan. Jika kita bersama, tentu lebih kuat memperjuangkan kepentingan rakyat Riau,” tegas Bupati perempuan pertama di Siak tersebut, Minggu (12/04/2026).
Mantan jurnalis ini juga menekankan perubahan skema kebijakan fiskal nasional dari money follow function menjadi money follow program. Meski pelibatan daerah dirasa minim, Pemkab Siak berkomitmen tetap mengawal program nasional agar tetap menyentuh kepentingan masyarakat.
Menanggapi tekanan fiskal tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan penguatan dengan mengusung konsep filosofis “Tali Berpilin Tiga”. Konsep ini menekankan sinergi antara unsur adat (LAM), agama (MUI), dan pemerintah (FKMR) sebagai fondasi stabilitas pembangunan.
“Kondisi ini tidak boleh membuat kita berhenti, justru menjadi momentum memperkuat kemandirian daerah,” ujar SF Hariyanto. Sebagai langkah nyata, ia telah mengonsolidasikan seluruh unit Samsat di Riau untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi atas keterbatasan dana transfer pusat.
Sebagai respon konkret atas aspirasi daerah, forum tersebut menghasilkan Maklumat FKMPR yang menyepakati pembentukan Forum Komunikasi DPR/DPD RI asal Riau.
Forum ini secara resmi menunjuk Ahmad sebagai Ketua dan Karmila sebagai Sekretaris. Untuk memperkuat daya tawar Riau di tingkat nasional, forum juga mengusulkan pembentukan sekretariat bersama di Jakarta yang akan berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan konsolidasi perjuangan hak-hak fiskal Riau di kementerian terkait.
Melalui kolaborasi lintas level ini, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak optimis dapat menjaga ritme pembangunan meski di tengah keterbatasan anggaran, sembari terus menuntut keadilan bagi bagi hasil kekayaan alam daerah.
Bupati Siak, Dr. Afni, S.H., M.Si., menyampaikan aspirasi terkait tantangan fiskal daerah dalam forum silaturahmi Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKMPR) di Balai Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Minggu (12/04/2026).
Tidak ada Respon