LPS Proyeksikan Transaksi Cash Turun Jadi 47 Persen di 2025

admin
Tangkapan layar - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadhewa (kanan) dalam webinar “Menuju Masyarakat Cashless” yang dipantau di Jakarta, Rabu (3/8/2022). ANTARA/Sanya Dinda
Tangkapan layar - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadhewa (kanan) dalam webinar “Menuju Masyarakat Cashless” yang dipantau di Jakarta, Rabu (3/8/2022). ANTARA/Sanya Dinda
A-AA+A++

Jakarta, Sumatrapena.com – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadhewa memperkirakan persentase transaksi keuangan cash atau tunai turun menjadi 47 persen dari total transaksi di 2025.

“Masyarakat kita luas sekali, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Sebagian besar masyarakat kita lulusan SD, jadi untuk bertransaksi digital hingga transaksi cash mengecil itu perlu waktu,” katanya dalam webinar “Menuju Masyarakat Cashless” yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan pada 2019 transaksi keuangan cash masih mencapai 60 persen dari total transaksi keuangan, lalu menurun menjadi 58 persen di 2020, dan meningkat sedikit menjadi 59 persen di 2021.

Baca Juga :

Peneliti: Peningkatan Ekspor Diperlukan Guna Dongkrak Harga TBS Sawit

 

Hanya saja transaksi non cash antar akun saat juga mulai meningkat hingga mencapai 20 persen di 2021 dari tahun sebelumnya 18 persen.

“Jadi kita memang bergerak ke arah sana meskipun pendidikan masyarakat kira yang rendah membuat uang digital sulit menguasai pasar Indonesia,” katanya.

Purbaya mencatat uang elektronik yang beredar di masyarakat mencapai Rp9.009,4 triliun pada Mei 2022, yang dapat dijamin oleh LPS ke depannya dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Baca Juga :

Pj Walikota Pekanbaru Ingin Kucuran APBD ke BUMD Bawa Manfaat

 

LPS juga sedang membuat framework agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga dapat melakukan transformasi digital sehingga tidak kalah bersaing dengan perbankan yang lebih besar.

“Kita mencoba berkontribusi semaksimal mungkin. Terdapat 1.600 BPR yang dananya kita jamin, karena sebagian besar dari mereka kemampuan digitalnya amat lemah sehingga kami buat framework itu,” ucapnya. (ANTARA)

Pos Terkait

Read Also

Jangan Tunggu Warga Melapor, Pemko Pekanbaru Evaluasi Ketat Kinerja LPS di Tiap Kelurahan

PEKANBARU, LintasPena.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperketat pengawasan...

TPS di Bahu Jalan Ditutup, ini Penjelasan Plt Kadis DLHK

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru,...

Respon (2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *