SIAK, LintasPena.com – Dinamika terkait isu kesejahteraan dokter spesialis di RSUD Siak mendapat atensi langsung dari pemerintah pusat. Asisten I Penasihat Khusus Presiden RI, Prof. Farhat, hadir secara langsung di Ruang Kerja Wakil Bupati Siak untuk memediasi komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan perwakilan tenaga medis, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang berkembang di publik sekaligus mencari solusi atas persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sempat memicu perdebatan.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Farhat memberikan klarifikasi tegas untuk meluruskan berita yang beredar. Ia memastikan bahwa seluruh kewajiban dasar pemerintah daerah terhadap dokter spesialis berstatus ASN telah terpenuhi sesuai aturan.
“Informasi yang menyebutkan dokter spesialis tidak menerima gaji adalah tidak benar. Gaji pokok, jasa layanan, hingga THR sudah dipenuhi. Yang sedang dalam proses penyesuaian adalah komponen TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai),” tegas Prof. Farhat.
Ia menjelaskan bahwa TPP merupakan penghasilan tambahan yang bersifat fleksibel karena sangat bergantung pada kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah. Penyesuaian ini menurutnya adalah langkah yang harus diambil secara bijak oleh pemerintah daerah demi menjaga keseimbangan anggaran.
Prof. Farhat juga memberikan catatan penting mengenai integritas tenaga kesehatan. Ia mengingatkan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), kepentingan rakyat harus diletakkan di atas segala kepentingan kelompok atau pribadi.
“Sebagai ASN, seorang dokter tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat. Dedikasi nakes adalah kekuatan utama dalam menjaga kepercayaan publik. Kami berterima kasih kepada mereka yang tetap setia memberikan pelayanan terbaik di tengah proses ini,” tambahnya.
Wakil Bupati Siak, H. Syamsuar, dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi atas supervisi dari pusat. Ia menekankan bahwa kebijakan penyesuaian TPP sebesar 50 persen tidak hanya menyasar tenaga medis, melainkan berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
“Semuanya sudah terang benderang. Kebijakan ini diambil berdasarkan kemampuan fiskal daerah. Kami berupaya menyelesaikan kewajiban yang ada secara bertahap, dan sebagian TPP tahun sebelumnya sudah diselesaikan,” ungkap Wabup.
Ia mengajak seluruh jajaran manajemen RSUD Siak dan tenaga spesialis untuk mengedepankan komunikasi yang sehat dan menjaga kondusivitas daerah. “Mari kita pastikan pelayanan kesehatan kepada rakyat tetap berjalan tanpa hambatan,” tutupnya.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh jajaran OPD Pemkab Siak, manajemen RSUD Siak, serta perwakilan dokter spesialis sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas pelayanan kesehatan di Negeri Istana.(Dedi)
Tidak ada Respon