PEKANBARU, LINTASPENA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus bergerak maju dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Langkah strategis ini ditempuh melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil nyata guna mendukung keberlanjutan program pembangunan di Bumi Lancang Kuning.
Komitmen tersebut menjadi salah satu poin krusial dalam jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Nota jawaban itu disampaikan secara resmi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau yang berlangsung di Pekanbaru, Senin (13/7/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang hadir mewakili pemerintah daerah, menyatakan bahwa pihak eksekutif sepenuhnya memahami berbagai tantangan fiskal yang dihadapi sepanjang tahun anggaran 2025. Menurutnya, dinamika ekonomi di tingkat nasional maupun global turut memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian target pendapatan.
Kendati dihadapkan pada situasi ekonomi yang dinamis, Pemprov Riau tidak tinggal diam dan terus melakukan berbagai terobosan penting. Langkah konkret yang diambil meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan potensial demi menjaga stabilitas kas daerah.
“Pemerintah Provinsi Riau memahami bahwa Tahun Anggaran 2025 menghadapi berbagai tantangan yang berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Namun, kami tetap berkomitmen melakukan berbagai langkah strategis agar pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,” ujar Syahrial di podium sidang.
Selain memperluas basis pendapatan, pemerintah juga memfokuskan perhatian pada optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sektor ini didukung penuh oleh program digitalisasi pelayanan publik untuk mempermudah masyarakat sekaligus menutup celah kebocoran anggaran.
Di samping itu, penguatan kinerja internal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut dipacu agar mampu menyumbang deviden yang lebih besar bagi daerah. Pemprov Riau menilai restrukturisasi dan pengawasan ketat terhadap korporasi daerah menjadi kunci utama peningkatan kontribusi sektor ini.
Tidak hanya fokus pada sektor penerimaan, pemerintah daerah juga memastikan bahwa setiap instrumen belanja daerah dialokasikan secara tepat. Belanja APBD diarahkan langsung pada sektor-sektor mendasar yang memberikan manfaat instan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian masyarakat luas.
Adapun sektor-sektor prioritas tersebut mencakup peningkatan mutu pendidikan, jaminan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan pelaku UMKM, hingga pembenahan sistem pelayanan publik secara menyeluruh di seluruh wilayah Riau.
“Belanja daerah harus benar-benar diarahkan untuk mendukung program prioritas dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau akan terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil yang optimal,” tambah Syahrial.
Demi mewujudkan hal tersebut, Pemprov Riau berkomitmen memperkuat sinergi berlapis, baik vertikal dengan pemerintah pusat maupun horizontal dengan pemerintah kabupaten dan kota. Sinkronisasi program ini dinilai krusial agar pelaksanaan pembangunan di lapangan berjalan lebih efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih.
Menanggapi jawaban tersebut, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi, menyampaikan harapan besar agar pihak eksekutif konsisten menelurkan inovasi baru dalam mendongkrak PAD. Pihak legislatif menegaskan akan terus mengawal jalannya realisasi anggaran agar setiap kebijakan fiskal memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal. (yb)
Tidak ada Respon