Pekanbaru, Lintaspena.com – Setelah MoU KUA PPAS, DPRD Kota Pekanbaru melanjutkan pelaksanaan Rapat Paripurna Nota Keuangan R-APBD Perubahan 2022, Rabu (28/9/2022) malam.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi ST didampingi dua wakilnya, Ginda Burnama ST dan Ir Nofrizal MM serta para anggota dewan lainnya.
Sementara itu darj Pemko Pekanbaru turut hadir Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, H Muhammad Jamil mewakili Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun serta para kepala OPD, dan unsur Forkompimda Pekanbaru.
Dalam pidato Nota Keuangan Pj Wali Kota, yang dibacakan Sekdako Pekanbaru, HM Jamil menyampaikan bahwa sebenarnya anggaran yang ada di dalam APBD Pekanbaru untuk pencapaian kemakmuran masyarakat. Aparat penegak hukum diharapkan mengawasi APBD ini agar berjalan dengan baik.
Pemko Pekanbaru sangat paham mengenai dampak kenaikan BBM. Makanya Pemko merasa perlu melakukan langkah dampak inflasi. Tentu muaranya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyusunan KUA PPAS APBD Perubahan, Pemko fokus pada kesehatan, jaringan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta persoalan lainnya.
“Langkah yang dilakukan Pemko dengan DPRD, dalam membahas KUA PPAS APBD Perubahan 2022, sudah sesuai aturan. Tujuannya untuk kinerja ke arah yang lebih baik, menuju perubahan paradigma,” ujar Jamil.
Selanjutnya, gambaran secara umum tentang APBD Perubahan 2022 Rp 2,5 triliun, yang terdiri untuk belanja modal dan belanja lainnya. Ini merupakan tindak lanjut, MoU yang sudah disepakati pada 27 September 2022 lalu.
“Kami berharap, kerjasama Pemko dan DPRD Pekanbaru yang sudah terbina serta harmonisasinya dapat ditingkatkan lagi. Harapan saya, budaya dan tata nilai musyawarah dan mufakat terus terbina. Semuanya ini, membantu proses kelancaran pembahasan,” kata Jamil mengakhiri pidato Nota Keuangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi ST usai rapat paripurna menjelaskan, bahwa Nota Keuangan R-APBD Perubahan 2022 yang disampaikan Pemko ini tentunya akan dijawab DPRD Pekanbaru, berdasarkan dari pandangan masing-masing fraksi.
Termasuk halnya, beberapa program yang belum masuk di APBD Perubahan 2022, seperti anggaran untuk KIS atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
“Untuk tahapan selanjutnya, kita menggelar Paripurna Pandangan Fraksi, Jawaban Pemerintah pada Kamis. Hari Jumat baru pengesahan APBD Perubahan 2022. Intinya, nilai APBD Perubahan 2022 tetap di angka Rp 2,5 triliun,” tegas Sabarudi.**(Galeri)
Tidak ada Respon