BENGKALIS, LintasPena.com – Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, menegaskan bahwa pembangunan daerah dan pelayanan publik harus tetap berjalan optimal di tengah tekanan fiskal akibat anjloknya transfer pemerintah pusat. Penegasan itu disampaikannya usai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 disepakati bersama DPRD dengan total belanja daerah mencapai Rp1,98 triliun.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) sekaligus pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD 2027, Jumat (13/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Pangaribuan, Wakil Ketua III H. Misno, serta dihadiri 32 anggota dewan.
Kasmarni mengakui penyusunan APBD 2027 berlangsung dalam situasi keuangan yang menantang. Kebijakan pengurangan transfer pusat—terutama anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi hingga 80,61 persen—berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah.
Berdasarkan pembahasan akhir antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), struktur APBD Bengkalis 2027 disepakati dengan rincian:
• Pendapatan Daerah: Rp1.876.044.496.194,47
• Belanja Daerah: Rp1.987.583.920.520,54
• Pembiayaan Daerah: Rp111.579.424.327,78
Angka belanja tersebut terkoreksi tajam sebesar 41,99 persen dibandingkan rancangan usulan awal yang mencapai Rp3.260.173.371.307,93. Meski demikian, Kasmarni meminta jajaran pemerintah daerah tidak kehilangan arah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga.
“Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan kebutuhan yang paling mendesak, penting, dan dirasakan langsung oleh masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” tegas Kasmarni.
Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih cermat, selektif, dan inovatif. Kasmarni juga mengingatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak nyata, bukan sekadar daftar program di atas kertas.
“Pastikan tidak ada pemborosan anggaran. Jangan sampai masyarakat kehilangan haknya mendapatkan pelayanan publik yang layak hanya karena kemampuan keuangan daerah sedang tertekan,” ujarnya.
Menanggapi catatan dan rekomendasi Banggar DPRD, Kasmarni menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk segera menindaklanjutinya secara akuntabel dan tepat sasaran sesuai regulasi yang berlaku. Ia pun mengapresiasi sinergi antara DPRD dan TAPD selama proses pembahasan sebagai wujud kemitraan yang berpihak pada kepentingan publik.
“Dengan kebersamaan dan kerja keras semua pihak, kita optimistis program prioritas tetap berjalan optimal demi mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera,” tutupnya.
Rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Ranperda APBD 2027. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johansyah Syafri, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Syahruddin, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis. (As)
Tidak ada Respon