BATAM, LintasPena.com — Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Salah satu langkah nyata yang diambil dengan terus membuka kesempatan serta ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat menutup secara resmi agenda Pelatihan Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas dan Pendampingan Kota Batam Tahun 2026 yang digelar di Nagoya Hill Hotel, Lubukbaja, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan produktif yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam melalui subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja ini telah berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2026 dan sukses diikuti oleh 151 peserta.
Dalam arahannya, Amsakar menekankan bahwa keterbatasan fisik tidak boleh menjadi batasan atau penghalang bagi seseorang untuk terus berkarya, mandiri secara ekonomi, dan ikut berkontribusi dalam derap pembangunan daerah. Menurutnya, arah pembangunan Batam harus ramah dan memberikan ruang yang adil tanpa memandang kondisi fisik maupun latar belakang sosial.
“Keterbatasan fisik tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi produktivitas kita. Pemko Batam bersama BP Batam terus menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tidak boleh ada warga negara yang diletakkan pada posisi marginal, superior, maupun inferior,” tegas Amsakar.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga terus memperluas skema dukungan finansial demi mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Salah satunya diakomodasi melalui penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat kebijakan akses pembiayaan dengan pinjaman tanpa bunga hingga Rp50 juta. Selain itu, tersedia pula alternatif pembiayaan murah lewat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan suku bunga sangat ringan, maksimal 4 persen flat.
Tidak hanya fokus memacu lahirnya wirausaha baru, Pemko Batam juga bergerak cepat memperluas penyerapan tenaga kerja disabilitas lewat kolaborasi strategis bersama dunia usaha. Langkah ini diwujudkan melalui kemitraan erat bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam.
“Kami telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Apindo yang menaungi 30 perusahaan. Mereka berkomitmen penuh untuk merekrut minimal 20 persen tenaga kerja dari anak negeri, termasuk di dalamnya rekan-rekan penyandang disabilitas,” tambah Amsakar.
Ia menambahkan, pertumbuhan investasi dan capaian ekonomi Batam harus dirasakan langsung dampaknya pada kesejahteraan masyarakat, yang di antaranya tecermin dari turunnya angka pengangguran serta kemiskinan. Saat ini, performa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam pun sukses mencatatkan angka impresif mencapai 83,8.
Agenda penutupan ini turut dihadiri oleh Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Suhendri, yang menyatakan dukungan penuhnya terhadap perluasan akses kerja disabilitas melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan POLINAS. Suhendri menilai penyandang disabilitas berhak mendapatkan kepercayaan penuh untuk membuktikan kemampuan terbaik mereka, bukan sekadar dipandang dengan rasa iba.
“Penyandang disabilitas memiliki potensi besar, karya nyata, dan prestasi luar biasa yang menembus batas. Melalui program POLINAS, Polda Kepri terus mendorong penyerapan tenaga kerja lewat konsep 3M, yaitu Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan,” ungkap Kapolda Kepri.
Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, menerangkan bahwa jenis pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, meliputi kelas barista, salon kecantikan, operator komputer, budidaya hidroponik, tata boga, pemasaran digital, pangkas rambut, tata graha (housekeeping), hingga perawatan ringan komputer.
“Setelah merampungkan pelatihan, para peserta mendapatkan kesempatan emas mengikuti program pemagangan dan penempatan kerja di berbagai perusahaan mitra. Sebagian lainnya bahkan sudah mulai merintis usaha mandiri di berbagai bidang keterampilan yang mereka kuasai,” papar Yudi.
Sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan regulasi, pada kesempatan yang sama Pemko Batam turut menganugerahkan penghargaan kepada 31 perusahaan yang dinilai konsisten mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dari puluhan perusahaan tersebut, sebanyak 14 perusahaan resmi diusulkan untuk menerima penghargaan serupa di tingkat nasional. (Triyan)
Tidak ada Respon