PALI, LintasPena.com – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait kabar sejumlah guru di Sekolah Satu Atap Desa Prambatan yang disebut belum menerima gaji selama 11 bulan.
Pemkab PALI menegaskan bahwa dana yang tertunda tersebut bukanlah gaji pokok, melainkan tunjangan khusus yang pencairannya sedang diupayakan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten PALI, Harun, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dana tunjangan tersebut sebenarnya sudah tersedia di instansinya. Namun, pihak dinas tengah melakukan kajian regulasi secara mendalam agar proses penyalurannya tidak menyalahi aturan keuangan daerah.
“Anggarannya ada di Dinas Pendidikan PALI. Setelah ada hasil kajian, akan kita salurkan. Ini sedang kita upayakan agar tidak melanggar aturan, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk membayar tunjangan tersebut,” ujar Harun saat dikonfirmasi pada Rabu (11/11/2026).
Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Bupati PALI Asgianto, S.T., turut memaparkan duduk perkara persoalan ini seusai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD PALI. Ia menerangkan bahwa pembayaran tunjangan tidak bisa langsung dicairkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena status para guru tersebut merupakan tenaga penugasan program pemerintah pusat dengan Surat Keputusan (SK) bersumber dari APBN.
“Persoalan ini sangat ambigu. Mereka ini merupakan delegasi dari APBN, surat penugasannya dari APBN. Kalau memang Pemkab yang membayarkan gajinya, kita siap membayarkan melalui APBD Kabupaten PALI. Namun, sebelumnya Pemkab PALI sudah mendapat teguran dari BPK karena pembayaran seperti itu tidak diperbolehkan,” jelas Asgianto.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus bertindak hati-hati agar tidak melampaui kewenangan pemerintah pusat. Kendati demikian, Bupati mengaku sangat memahami keresahan para tenaga pendidik yang hak tunjangan khususnya tertunda sejak Januari hingga November 2026 akibat belum turunnya kejelasan SK dari pusat.
“Saya mengerti dan memahami kegalauan guru-guru. Mereka rela menguras tenaga dan waktu demi kemajuan pendidikan di Kabupaten PALI. Mereka ingin memajukan sumber daya manusia kita. Tetapi, ketika hak mereka belum terpenuhi, tentu ini menjadi persoalan yang harus segera kita carikan jalan keluarnya,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Bupati Asgianto mematok target agar polemik ini sudah mendapatkan solusi dan kepastian mekanisme pada bulan November 2026 ini.
“Pokoknya dalam bulan ini persoalan ini harus selesai dan mendapatkan solusi. Kalau bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, katakan tidak. Jangan sampai terus menggantung tanpa kejelasan,” tegasnya. (Veri)
Tidak ada Respon