PEKANBARU, LintasPena.com – Pemerintah Provinsi Riau mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi mendongkrak pendapatan dan membuka lapangan kerja baru. Hal tersebut ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membuka Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2026 di Pekanbaru Xchange Mall, Minggu (25/10/2026).
SF Hariyanto menyampaikan bahwa perluasan akses keuangan ini harus berjalan beriringan dengan pendampingan usaha, kemudahan perizinan, sertifikasi produk, hingga perluasan pasar. Layanan keuangan dinilai perlu diarahkan untuk menyokong kegiatan ekonomi produktif secara langsung.
“Pemerintah ingin ekonomi bergerak dari daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan penghasilan. Karena itu, akses pembiayaan harus mampu membantu usaha berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar SF Hariyanto.
Pemprov Riau sendiri terus menggenjot perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan merangkul perbankan serta industri jasa keuangan. Salah satu program yang konsisten berjalan adalah mendorong para pelajar memiliki rekening sejak usia sekolah untuk menumbuhkan budaya menabung.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, menyebutkan bahwa Financial Expo menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal beragam produk dan layanan keuangan formal. Kegiatan nasional yang rutin digelar setiap Oktober ini bertujuan memperluas pemanfaatan layanan keuangan demi mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan, mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga sistem pembayaran untuk mendukung kebutuhan ekonomi mereka,” kata Fredly.
Fredly menambahkan, tingkat inklusi keuangan nasional pada 2026 telah mencatatkan angka 93,57 persen, melampaui target awal yang diproyeksikan baru tercapai pada 2029 mendatang. Namun, ia menekankan bahwa perluasan akses tersebut wajib diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat dapat memilih produk keuangan secara bijak.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memahami manfaat serta risiko penggunaannya agar layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara tepat,” pungkasnya. (Sf)
Tidak ada Respon