JAKARTA, LintasPena.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang pada Selasa (29/9/2026). Pengesahan ini menjadi pijakan krusial pemerintah untuk menjaga akselerasi ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Strategi ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan dan melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya. Kebijakan fiskal 2027 dirancang dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB,” ungkap Suahasil dalam rapat tersebut.
Dalam arsitektur APBN 2027, pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun. Sementara itu, alokasi belanja negara membengkak hingga Rp4.106,3 triliun.
Defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp671,2 triliun. Menkeu memastikan celah pembiayaan tersebut akan dipenuhi secara inovatif dan terukur agar tidak mengganggu stabilitas fiskal.
Fokus 8 Program Prioritas
Pemerintah memfokuskan anggaran tahun 2027 pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yang meliputi:
• Kedaulatan pangan
• Kemandirian energi dan air
• Pendidikan dan kesehatan
• Hilirisasi dan industrialisasi
• Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana
• Ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa
• Penurunan angka kemiskinan
Selain delapan program utama tersebut, APBN juga dialokasikan untuk program pendukung seperti sektor pertahanan, keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
• Anggaran Pendidikan: Rp824 triliun
• Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos): Rp539,7 triliun
• Anggaran Ketahanan Pangan: Rp195,3 triliun
“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati,” tegas Menkeu.
Menutup penyampaiannya, Suahasil mengapresiasi pimpinan dan anggota DPR RI atas proses pembahasan yang dinamis dan konstruktif. Pemerintah berharap APBN 2027 yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan ini mampu menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara nyata. (Red)
Sumber release : nawasitapost.com
Tidak ada Respon