PEKANBARU, LintasPena.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Abdullah, resmi melaporkan pekerjaan peningkatan Jalan Lintas Timur (Jalintim) kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Riau di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, Senin (16/11/2026). Langkah pengawasan tersebut ditempuh menyusul kemacetan parah sepanjang Kilometer 74 hingga Kilometer 84 yang dipicu proyek pengerjaan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melalui kontraktor PT GMJ.
Dalam laporan resminya, kemacetan akibat proyek tersebut berlangsung selama berjam-jam dan melumpuhkan mobilitas publik. Ribuan kendaraan bermotor terjebak antrean panjang sehingga aktivitas perjalanan antardaerah di jalur vital itu terhenti total.
Dampak kemacetan parah ini juga merambah pada sektor pelayanan dasar dan kemanusiaan darurat. Sejumlah kendaraan ambulans yang membawa pasien kritis dilaporkan ikut tertahan di tengah antrean panjang tanpa adanya jalur prioritas.
“Ribuan kendaraan terjebak macet selama delapan jam. Banyak ambulans yang membawa orang sakit juga terkendala. Ini bukan sekadar persoalan keterlambatan perjalanan, tetapi sudah menyangkut persoalan kemanusiaan,” ungkap Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut di Pekanbaru, Selasa (17/11/2026).
Abdullah menilai kemacetan di kawasan proyek peningkatan jalan tersebut bukanlah insiden pertama kali. Meskipun koordinasi lintas instansi telah dilakukan sebelumnya, masalah serupa terus berulang tanpa adanya perbaikan manajemen lapangan yang efektif.
Menurutnya, pihak BPJN maupun kontraktor pelaksana seharusnya segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem buka-tutup arus lalu lintas. Evaluasi ini krusial agar aktivitas konstruksi berjalan beriringan dengan kelancaran mobilitas harian masyarakat.
Ia mengaku telah berulang kali berkomunikasi intensif dengan pihak BPJN guna mengingatkan pentingnya mitigasi kemacetan. Persoalan ini bahkan telah menjadi sorotan pihak kepolisian dan legislatif yang meminta transparansi penanganan.
Kendati demikian, berulangnya kemacetan hingga delapan jam menunjukkan lemahnya pengawasan teknis di lapangan. Kondisi tersebut mendorong perlunya investigasi mendalam terhadap tata kelola proyek infrastruktur nasional itu.
“Karena persoalan ini sudah berulang kali terjadi, saya meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan. Tata kelola pembangunan jalan ini harus diperbaiki. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat pengaturan pekerjaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman Riau diharapkan menggunakan kewenangannya untuk memeriksa akuntabilitas BPJN demi memastikan hak-hak masyarakat sebagai pengguna jalan tetap terlindungi.
“Langkah ini saya lakukan sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab sebagai perwakilan masyarakat. Kami ingin ada tindakan nyata agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” ujarnya.
Selain melapor ke Ombudsman, Abdullah juga berencana mengambil langkah taktis melalui jalur legislatif dengan mendorong penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Forum tersebut direncanakan mempertemukan pihak BPJN, manajemen PT GMJ, serta instansi perhubungan guna merumuskan regulasi darurat penanganan jalur evakuasi medis dan ambulans.
“Harapan kita, semua pihak duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai setiap ada pekerjaan jalan, masyarakat harus menghadapi kemacetan berjam-jam, apalagi sampai menghambat ambulans dan orang yang membutuhkan pertolongan medis,” tutup Abdullah. (Yobe)












Tidak ada Respon