Skrol untuk membaca pos
pemkab musi banyuasin mari jaga kesehatan kita

Jamin Layanan Dasar Aman, Pemprov Riau Bidik Sektor Infrastruktur dan Budaya Melayu di APBD Perubahan

Meni
Jamin Layanan Dasar Aman, Pemprov Riau Bidik Sektor Infrastruktur dan Budaya Melayu di APBD Perubahan
Sekda Riau Syahrial Abdi menyampaikan jawaban pemerintah di Ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (24/9/2026). Ia menegaskan komitmen Pemprov Riau untuk menjaga akuntabilitas anggaran dan memastikan setiap rupiah di APBD Perubahan 2026. (Foto : Istimewa)
A-AA+A++

PEKANBARU, LintasPena.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas anggaran. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dipastikan wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan sasaran yang terukur.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi, saat menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum delapan fraksi DPRD Riau di Ruang Paripurna, Kamis (24/9/2026).

“Kami sependapat dengan legislatif bahwa APBD Perubahan tidak boleh sekadar menjadi pergeseran angka di atas kertas. Momentum ini harus memacu transparansi dan menjawab persoalan mendasar masyarakat Riau,” ujar Syahrial Abdi.

Menjawab sorotan Fraksi Partai Golkar, Pemprov Riau menjamin penyesuaian anggaran ini tidak akan memangkas anggaran layanan dasar. Sesuai dengan cetak biru RPJMD 2025-2029, pos belanja daerah tetap diprioritaskan untuk enam sektor utama: infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi, serta pemajuan budaya Melayu.

Selain itu, skema belanja pegawai juga mengalami perbaikan regulasi yang signifikan.

“Untuk belanja pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), pengalokasiannya kini disempurnakan berbasis kinerja dan disiplin ASN. Ini mutlak sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD,” jelasnya.

Di sektor ekonomi dan pendapatan, Pemprov Riau merespons positif masukan dari Fraksi Gerindra, Demokrat, dan PKB. Alokasi APBDP akan difokuskan untuk memicu kemandirian UMKM melalui perluasan akses pasar, sembari mengendalikan belanja secara terukur agar tidak menimbulkan utang daerah di akhir tahun.

Sikap tegas juga diambil pemprov dalam menanggapi catatan kritis Fraksi Nasdem terkait optimalisasi sektor pendapatan daerah.

“Kami memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar dan melakukan rekonsiliasi data bersama pihak penyalur. Langkah ini penting untuk mengamankan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari potensi kebocoran,” pungkas Syahrial. (SF)

Pos Terkait

Read Also

Dorong Penguatan Ekonomi Keluarga, Pemprov Riau Apresiasi Pameran UMKM Pertamina SMEXPO

PEKANBARU, LintasPena.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan...

Bayar JKK dan JKM lewat APBD, Pemprov Riau Jamin Seluruh PPPK Paruh Waktu dan Non-ASN Masuk BPJS

PEKANBARU, LintasPena.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat...

Dinas pendidikan Kabupaten Bekasi

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *