SIAK, LintasPena.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak melakukan langkah taktis dengan memangkas pos belanja daerah hingga Rp134,69 miliar dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) 2026.
Kebijakan efisiensi ini membuat total belanja daerah dalam RAPBD-P 2026 terkoreksi turun sebesar 5,68 persen, dari proyeksi awal Rp2,371 triliun bergeser menjadi Rp2,236 triliun.
Angka-angka krusial tersebut dipaparkan langsung oleh Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, saat menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD-P 2026 dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura, Jumat (25/9/2026).
“Perubahan postur anggaran ini dilakukan karena pergerakan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) tidak berjalan sesuai proyeksi awal, terutama pada sektor pendapatan daerah. Meski ada efisiensi, Pemkab Siak tetap fokus mengejar target kinerja utama yang tertuang di RPJMD,” tegas Afni Zulkifli.
Di sektor hulu, RAPBD-P 2026 memproyeksikan total pendapatan daerah merosot sebesar Rp160,17 miliar (6,76 persen) menjadi Rp2,210 triliun. Penurunan paling tajam terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak daerah yang anjlok hingga 28,38 persen (turun Rp87,82 miliar) menjadi Rp221,6 miliar.
Kendati demikian, laba bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siak mencatatkan rapor hijau. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik 2,33 persen menjadi Rp253,18 miliar, disusul sektor retribusi daerah yang tumbuh 9,60 persen ke angka Rp138,01 miIiar.
Berikut rincian pemangkasan pos belanja pada RAPBD-P Siak 2026:Belanja Pegawai: Dipotong 9,86 persen menjadi Rp969,75 miliar.
Belanja Modal: Dipangkas sedalam 27,23 persen menjadi Rp137,23 miliar.Belanja Hibah & Bansos: Belanja hibah turun menjadi Rp35,32 miIiar dan bansos turun menjadi Rp979,39 juta.Belanja Barang dan Jasa: Mengalami kenaikan sebesar 10,55 persen menjadi Rp911,94 miIiar.
Andalkan SiLPA dan Pertahankan Rapor WTP Ke-15Akibat ketimpangan postur tersebut, RAPBD-P Siak 2026 mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp26,6 miliar. Bupati Afni memastikan defisit ini akan ditutup penuh menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 hasil audit BPK RI yang melonjak menjadi Rp41,10 miliar.
Di sela-sela sidang, Bupati perempuan pertama di Siak ini juga mengapresiasi sinergi legislatif atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Riau.
“Ini buah kerja keras bersama Eksekutif dan Legislatif. Saya meminta seluruh kepala OPD untuk proaktif mengawal pembahasan bersama Banggar DPRD agar Ranperda Perubahan APBD 2026 ini bisa segera diketuk palu dan disahkan menjadi Perda,” pungkas Afni. (Dd)
Tidak ada Respon