PEKANBARU, Lintaspena.com – Komisi V DPRD Provinsi Riau meminta agar pembangunan gedung pelayanan kedokteran nuklir di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru tidak terkena pemangkasan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Riau Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, menegaskan bahwa pembangunan gedung penunjang tersebut merupakan kebutuhan prioritas. Fasilitas ini sangat diperlukan agar berbagai bantuan peralatan kesehatan dari pemerintah pusat dapat segera dimanfaatkan secara maksimal untuk melayani masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Eet dalam rapat pembahasan RAPBD Riau 2027 bersama manajemen RSUD Arifin Achmad dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (3/9/2026).
Eet memahami bahwa kebijakan efisiensi anggaran memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menyusun program. Meski demikian, ia mengingatkan agar rasionalisasi anggaran tidak menyasar kegiatan yang berdampak langsung pada pelayanan kesehatan publik.
“Karena efisiensi, kita tidak mungkin sembarangan menghapus (drop) program. Namun, pembangunan penunjang untuk alat-alat bantuan dari pusat ini jangan sampai ditunda lagi,” ujar Eet.
Ia memaparkan, proyek pembangunan gedung nuklir ini membutuhkan anggaran sekitar Rp16 miliar. Keberadaan gedung penunjang ini menjadi syarat mutlak agar peralatan medis canggih yang telah dihibahkan oleh pemerintah pusat tidak terbengkalai.
Sebagai contoh, RSUD Arifin Achmad menerima bantuan peralatan kesehatan senilai Rp10 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan pada tahun 2025. Namun, hingga saat ini alat-alat tersebut belum bisa dioperasikan secara optimal karena ketiadaan gedung spesifik yang memadai.
“Tahun 2025 kita dapat bantuan dari kegiatan DAK Dinas Kesehatan untuk RSUD Arifin Achmad sebesar Rp10 miliar lebih. Tapi kendalanya, gedung penunjangnya belum ada,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Komisi V DPRD Riau mendesak pemerintah daerah untuk mempertahankan alokasi anggaran ini pada tahun 2027. Eet menilai akan menjadi pemborosan dan masalah baru jika bantuan fasilitas medis dari pusat justru mubazir hanya karena daerah tidak mampu menyediakan gedung penunjang.
“Jangan sembarang dicoret. Kami meminta rumah sakit dan dinas terkait untuk benar-benar memprioritaskan kegiatan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Eet.
Ia menambahkan, keberadaan gedung nuklir ini sangat krusial dalam memperkuat layanan medis di Riau, khususnya untuk penanganan pasien kanker dan fasilitas kemoterapi di rumah sakit rujukan utama milik Pemprov Riau tersebut.
“Saya rasa gedung nuklir ini sangat prioritas. Bantuan alat dari pusat ini sudah dua tahun tertunda pemanfaatannya. Jangan sampai di tahun 2027 ini ditunda lagi,” imbuhnya.
Di sisi lain, Komisi V memberikan apresiasi terhadap kinerja keuangan RSUD Arifin Achmad yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hingga caturwulan ketiga tahun 2026, realisasi pendapatan rumah sakit dilaporkan telah mencapai sekitar Rp79 miliar, melampaui target yang ditetapkan.
Menurut Eet, capaian positif ini menunjukkan RSUD Arifin Achmad memiliki kapasitas mandiri yang baik untuk membiayai operasional harian. Namun, untuk pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan investasi besar seperti gedung nuklir, dukungan dari APBD murni tetap mutlak diperlukan.
Proses pembahasan RAPBD Riau 2027 sendiri saat ini masih berjalan dinamis. DPRD Riau menyatakan akan terus menyisir program-program kerja dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi memastikan efisiensi anggaran tetap berbasis pada skala prioritas yang tepat.
“Intinya, kita harus melihat mana yang benar-benar mendesak. Di tengah keterbatasan anggaran, jangan sampai program yang sangat penting bagi masyarakat justru dikorbankan,” pungkas Eet. (Sf)
Tidak ada Respon