Lintaspena.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah bersiap memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global yang memicu lonjakan harga energi.
“Untuk para ASN, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait penggunaan listrik dan BBM, akan kita berlakukan WFH. Namun, kita masih menunggu petunjuk teknis dari pusat,” ujar SF Hariyanto di Pekanbaru, Senin (30/3/2026).
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi penggunaan listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Saat ini, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dan Surat Edaran (SE) dari pemerintah pusat terkait implementasi kebijakan tersebut.
Rencana pemberlakuan WFH ini dijadwalkan mulai berjalan pada April mendatang. SF Hariyanto menjelaskan, kenaikan harga minyak dunia yang kini menembus angka di atas 100 dollar AS per barel jauh di atas patokan awal 70 dollar AS per barel menuntut daerah untuk melakukan langkah antisipasi.
“Tekanan global berdampak pada harga minyak. Kita harus waspada dan melakukan antisipasi, mengencangkan ikat pinggang,” tegasnya.
Dalam skema yang sedang disusun, WFH kemungkinan besar akan diterapkan setiap hari Jumat. Selama masa tersebut, SF Hariyanto menginstruksikan agar seluruh kendaraan dinas milik Pemprov Riau tidak dioperasikan.
“Kemungkinan diberlakukan hari Jumat. Jadi untuk Jumat, Sabtu, dan Minggu, kendaraan dinas tidak boleh dipergunakan dan harus diparkirkan di rumah penanggung jawab masing-masing,” tambahnya.
Selain penghematan BBM, penghematan listrik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi prioritas. Instansi diminta mematikan lampu dan AC pada akhir pekan, serta membatasi penggunaan AC pada hari kerja normal di pagi hari dengan memanfaatkan sirkulasi udara alami.
Meski skema bekerja dari rumah diberlakukan, Pemprov Riau menjamin kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Koordinasi pekerjaan akan dialihkan melalui platform digital seperti Zoom.
Guna memastikan efektivitas kebijakan ini, SF Hariyanto meminta setiap kepala OPD melakukan evaluasi bulanan terhadap penggunaan anggaran listrik dan energi. “Saya minta kepala OPD mengevaluasi besaran pengeluaran listrik dibandingkan bulan sebelumnya untuk melihat apakah program ini efektif,” pungkasnya.
Tidak ada Respon